Reporter: Sawijan
Jakarta | detikNews – Anies Baswedan akan menggelontorkan subsidi transportasi Rp62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum, laut imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax.
Mengutip keterangan resminya, pada Jum’at (9/9/22) keputusan itu diambil setelah menggelar rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pihaknya di dalam rapat memutuskan untuk menjaga tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta agar tidak berubah atau naik.
Anis berharap kebijakan itu akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.
Anis mengatakan, jadi publik yang naik bus TransJakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan.
Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk Trans Jakarta dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan Trans Jakarta tidak ada perubahan (tarif)angkutan,” kata Anies.
Anis mengatakan,Selain itu, juga berharap kebijakan itu dapat membuat masyarakat menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM,” pungkasnya.
Dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” kata anis.
Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
Anis mengatakan,” percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI Jakarta maupun pusat ini segera dikerjakan.
Kata Anis,Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi hasil rapat pengendalian inflasi tersebut adalah mengoptimalisasi jaring pengaman sosial, meningkatkan kerja sama antar daerah dalam menjaga stok pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan. Serta, memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan,” pungkasnya.
