website statistics
28.4 C
Indonesia
Wed, 28 February 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

28.4 C
Indonesia
Wednesday, 28 February 2024 | 17:15:55 WIB

Bentuk Satgas Anti Hoaxs, Rohmat Selamat Konsisten PWRI Bogor Raya Tetap Utamakan Profesionalitas Kinerja Jurnalis

Bogor | detikNews – Bentuk Divisi Satuan Petugas (Satgas) Anti Hoaxs, Rohmat Selamat.SH.M.Kn Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, berikan amanah SK kepada Iwan Setiawan sebagai Ketua Satgas Anti Hoaks, di sekretariatnya Jalan Mayor Oking No.32, Kota Bogor, dengan tujuan utama sebagai bentuk konsistensi utamakan profesionalitas kinerja para Jurnalis agar masyarakat Bogor selalu mendapatkan informasi dengan benar.

Rohmat Selamat.SH,M.Kn selaku Ketua PWRI Bogor Raya mengatakan, bahwa acara pengangkatan Ketua Satgas tersebut, telah berjalan dengan baik, dan dirinya menegaskan akan bersinergi dengan segala elemen untuk memerangi Hoaks.

Baca juga:  Pembangunan Masjid Agung Kebanggaan Kota Bogor Mangkrak, Ketua PWRI Bogor Raya Desak Walikota Bogor Prioritaskan Kebutuhan Ibadah Masyarakat

“Kita akan berada di garda terdepan untuk memerangi Hoaks, baik yang tersebar di media sosial maupun di media masa”, ucap Rohmat kepada media, Rabu 13/7/22.

“Kami memiliki anggota yang sangat solid, baik para wartawan, maupun pemilik media massa. Jadi, sangat efektif untuk memerangi hoaks”, ungkapnya.

Namun demikian, Iwan Setiawan sebagai Ketua Satgas Anti Hoaks mengakui, bahwa dirinya tidak bisa jalan sendirian tanpa bergandengan dengan para Pemimpin Daerah, karena pada prinsipnya informasi yang valid untuk dikonsumsi publik berasal dari pihak para penyelenggara negara.

Baca juga:  Badai di Bogor: Pohon Tumbang di Beberapa Lokasi Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang

Larangan penyebaran berita bohong telah diatur dalam berbagai undang-undang, dan penyebaran berita bohong tersebut telah diklasifikasikan khusus bagi insan Pers terdapat pengaturannya tersendiri.

Dalam konteks Jurnaslistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga Pers diatur dalam pasal 6 huruf. C No 40 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut diatur peran Pers nasional dalam ranah umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Baca juga:  Didukung Ketua PWRI Bogor Raya, Mu'ad Khalim Kembali Desak Pemda Tambahkan Ruang NICU PICU RSUD Bogor Kota dan Kabupaten

“Namun, pelangaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelangaran terhadap pasal 4 tentang kode etik Jurnalistik. PWRI memiliki media informasi yang bisa digunakan sebagai agen distribusi informasi yang positif dan konstruktif. Jika kedua unsur ini bisa bersinergi, maka semua pasti pihak diuntungkan, termasuk masyarakat”, ungkapnya.

Pada saat ini, PWRI sedang meminta waktu untuk melakukan audience, dan bersilaturahmi dengan para pimpinan daerah sampai kepada elemen masyarakat.(PWRI/Arifin)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait