Jakarta | detikNews – Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengusulkan referendum sebagai cara untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Namun, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menyatakan bahwa referendum tidak mungkin dilakukan di Ukraina karena wilayah tersebut diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina, bukan Rusia, Senin (5/6/2023).
Vasyl Hamianin menjelaskan bahwa tidak ada wilayah yang diperebutkan antara Ukraina dan Rusia, sehingga referendum tidak dapat dilakukan. Rusia telah melancarkan agresi dengan menduduki wilayah Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Hal ini tercatat dalam dokumen resmi PBB.
Meskipun Ukraina memahami saran dari Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman sejarah Indonesia dalam hal ini, mereka menganggap wilayah yang diduduki oleh pasukan Rusia sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, solusi yang diinginkan oleh Ukraina bukanlah referendum, melainkan penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina dan pemulihan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui internasional.
Ukraina menyadari pentingnya Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara, dan Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama dari negara Asia yang mengunjungi Kyiv selama agresi Ukraina. Vasyl Hamianin juga menyampaikan bahwa gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 km, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil, karena Rusia sedang berusaha mengacaukan serangan balik Ukraina.
Prabowo juga mengusulkan gencatan senjata, namun Ukraina menganggap hal ini akan memberikan kesempatan kepada Rusia untuk menyusun serangan baru. Ukraina percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian di Ukraina adalah dengan penarikan pasukan Rusia dari wilayah tersebut. Vasyl Hamianin menekankan pentingnya dukungan Indonesia terhadap solusi ini.
Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan saran-saran ini pada acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit di Singapura. Namun, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan tegas menolak saran-saran tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia.(Rz)
.){kind=link}