website statistics
23.4 C
Indonesia
Mon, 24 June 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

23.4 C
Indonesia
Monday, 24 June 2024 | 22:24:24 WIB

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pencairan Dana Desa Tahun 2024 Terungkap

Palembang | detikNews – Terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan terkait pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa tahun anggaran 2024 oleh oknum Kepala Desa Petar Luar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, berinisial BH.

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Hardiansyah, melaporkan tindakan ini ke SPKT Polda Sumsel dengan nomor laporan: LP/B/589/VI/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN pada Kamis (6/6/2024).

Laporan tersebut mengindikasikan dugaan tindak pidana pemalsuan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, khususnya pasal 263 dan 266, yang diduga terjadi di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas SH Cemp. Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Muara Enim.

Baca juga:  Ini yang Dilakukan R2 Bersama Dinkes Kota Kupang, untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran DBD 

Peristiwa ini bermula pada Senin, 20 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB. Hardiansyah, selaku pelapor dan korban, menemukan tanda tangannya terkait pencairan dana APB Desa tahun anggaran 2024 dalam dokumen BPD Desa Petar Luar. Namun, ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Akibat kejadian ini, Hardiansyah melaporkan Bambang Herawan dan rekan-rekannya ke SPKT Polda Sumsel untuk menuntut pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga:  Deklarasi Damai di Pasar Kebun Bunga Palembang untuk Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Kondusif

Hardiansyah didampingi oleh tim kuasa hukumnya dari Firma Hukum SR Lumiere, yaitu Sujaka Rizki Ono, SH., MH, Wulan Febriana Putri, SH., MH, Raden Ayu Widya Sari, dan Bima Muhammad Rizki, SH., MH.

Wakil Ketua BPD, Hardiansyah, menjelaskan bahwa pemalsuan tanda tangan ini merugikan dirinya dan oleh karena itu melaporkan Kepala Desa Petar Luar ke Polda Sumsel.

Baca juga:  Insan Media dan OKP Mahasiswa Bersatu dalam Deklarasi Pemilu 2024 yang Damai di Palembang

“Kami melaporkan oknum kepala desa tersebut karena telah memalsukan tanda tangan saya untuk pencairan dana APB Desa. Saya merasa dirugikan karena tidak pernah menandatangani dokumen tersebut,” ungkap Hardiansyah.

Tim kuasa hukum Hardiansyah juga mendesak pihak berwenang untuk segera memproses laporan ini dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. (Jhoni)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait