website statistics
23.4 C
Indonesia
Tue, 25 June 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

23.4 C
Indonesia
Tuesday, 25 June 2024 | 0:17:30 WIB

Forum Jurnalis NTT Gelar Demo Tolak RUU Penyiaran

Kupang | detikNews – Gelombang protes menentang RUU Penyiaran terus meluas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari Jumat, 7 Juni 2024, para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis NTT untuk Reformasi menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi NTT, di jalan raya Eltari, Kota Kupang.

Puluhan wartawan dari berbagai media hadir untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan mengancam kebebasan pers.

Adapun Poin-poin Penolakan terhadap RUU Penyiaran:

  1. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers: Revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur konten media, yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2.
  2. Kebebasan Berekspresi Terancam: Ketentuan yang mengatur pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara melalui sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
  3. Kriminalisasi Jurnalis: Ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.
  4. Independensi Media Terancam: Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E.
  5. Ancaman terhadap Keberlangsungan Pekerja Kreatif: Pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi dapat menghilangkan lapangan kerja bagi pekerja kreatif seperti tim konten YouTube, podcast, pegiat media sosial, dan lainnya.
Baca juga:  Apresiasi Hidayat Nur Wahid Terhadap Putusan MK Menolak Penggunaan Sistem Pemilu Tertutup

Oleh karena itu, Forum Jurnalis Nusa Tenggara Timur Untuk Reformasi, menyerukan:

  • Hentikan Pembahasan RUU: DPR RI harus segera menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini.
  • Libatkan Berbagai Pihak: DPR RI harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
  • Sesuaikan dengan Prinsip Demokrasi: Setiap regulasi yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers.
  • Aksi Protes: Mengajak seluruh insan pers, pekerja kreatif, dan pegiat media sosial di Jakarta untuk siap turun ke jalan melakukan aksi protes ke DPR RI jika tuntutan tidak dipenuhi.
Baca juga:  Kontroversi Pembentukan Polisi RW dan Pertanyaan Anggaran Oleh Komisi III DPR RI

Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Forum Jurnalis NTT untuk Reformasi berkomitmen untuk terus mengawal proses legislasi ini dan siap melakukan aksi massa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aksi jurnalis di NTT ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan Satpol PP. Para jurnalis bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi NTT untuk menyerahkan tuntutan penolakan terhadap RUU Penyiaran, yang akan diteruskan ke DPR RI. (Arifin)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait