21.4 C
Indonesia
Kam, 8 Desember 2022
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

21.4 C
Indonesia
Kamis, 8 Desember 2022 | 6:21:47 WIB

Hadi Pranoto “Intoleran Radikalisme Kerangka Kampanye 2024”

Reporter: Okik

Surabaya | detikNews – Tidak mudahnya mewujudkan toleransi di Negeri ini, karena Polri tidak benar-benar melaksanakan perintah Presiden Jokowi. Faktanya, Polri terkesan masih tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap warga dengan menindak pelaku intoleransi, Polri justru terlihat lebih berpihak kepada pelaku intoleransi.Dr.Hadi Pranoto SH MH. Jum’at (13/05). berbicara tentang Polisi versus Intoleran.Tanpa bermaksud dukung mendukung seseorang kandidat atau calon Presiden siapapun itu.

Melalui kanal Hispran ” Hadi berbicara akan ketertarikannya mengenai ucapan Gubernur DKI Anis Baswedan, yang menyatakan bahwa “jika kelak terpilih maju sebagai Presiden Republik Indonesia (RI 1). Anis akan bertindak keras terhadap gerakan Intoleran, Ini merupakan satu kisi menarik, karena Intoleransi disebut dapat sebagai materi bahan kampanye oleh calon Presiden.

Hadi pun merespon bahwa ini membuktikan bahwa toleransi antar sara Suku, Agama, Ras antar golongan, sejatinya di idamkan oleh masyarakat kita. Dengan demikian toleransi antar umat beragama diharapkan jadi kenyataan oleh bangsa Indonesia baik Bhinneka Tunggal Ika keberagaman namun tetap satu bangsa Indonesia di dambakan terwujud dalam tata kehidupan segenap rakyat Indonesia.

Dalam buliran kata tersebut Hadi menemukan’ harapan, idaman serta dambaan rakyat akan tatanan kehidupan bangsa yang penuh toleransi pada satu sisi, dimana terdapat sisi yang lain tatanan kehidupan berbangsa pada tatanan Devakto Intoleransi atau (Tidak Toleran) utamanya dalam hal menjunjung hak asasi penduduknya didalam konteks Agama.

Baca juga:  Ormas yang ada di Simeulue Banda Aceh, untuk Siapa?

Sementara itu Hadi menjelaskan, dimana Negara Indonesia sebagaimana kita tau bersama memiliki Konstitusi yang menjadi jaminan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memeluk agama serta beribadah menurut kepercayaannya, jadi kita mengerti bahwa jaminan itu jelas termuat dari berbagai pasal yang membahas kebebasan beragama salah satunya pada pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama nya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut.

Dari satiran Tirto.id tanggal 20 Februari 2019. Terdapat 32 Gereja serta 5 Masjid Ahmadiyah ditutup selama pemerintahan Presiden Joko Widodo Terbarunya dalam unggahan Pafel88 Chanel pada beberapa waktu lalu yang memberitakan 6 bangunan rumah Vihara tempat ibadah umat Budha dibakar massa dikarenakan persoalan petasan di Lombok Barat. Peristiwa-peristiwa konflik di garis atas masyarakat tersebut dapat dirangkum dalam sebuah asumsi sekapur siri bahwa berita di atas bukan hoax atau berita bohong, maka hal tersebut masih bisa disebut paradoks atau jurang pemisah antara idaman tata kehidupan yang saling bertoleransi dengan gambaran fakta yang disertai banyaknya perbuatan main hakim sendiri dan atau pemaksaan kehendak dari satu massa tertentu yang tentunya menimpa kaum minoritas telah menjadi suatu materi atau bahan kerangka kampanye seorang Anis Baswedan.

Baca juga:  Pemodal Hitam Keturunan Cina, Jangan Rusak Negara Hukum Kita

Bahkan tak luput dari sorotan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui didepan masa di suatu rapat terbuka menekankan bahwa Intoleransi harus dilawan. Sontak saja perkataan dari dua sosok itu, menurut Hadi” baik seruan Ganjar Pranowo dan tekad janji seorang Anis Baswedan adalah pernyataan yang tidak proporsional dan berlebih, dikarenakan berpijak dari kacamata hukum pidana dan kepolisian ditegaskan segala macam perbuatan main hakim sendiri, ancaman, kekerasan perusakan, penganiayaan dan lain sebagainya itu merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang merupakan tugas Negara Kepolisian Republik Indonesia guna menghadapi, bukannya mengajak masa, rakyat untuk berjibaku sesama rakyat manakala terdapat sebagian bangsa kita melakukan Intoleransi (Notabene) perbuatan pidana.

Hadi melanjutkan, perbuatan – perbuatan seperti disebutnya” seharusnya berhadapan dengan Polisi selaku pengayom penjaga ketertiban, penegak hukum yang mengayomi melindungi masyarakat. Oleh karenanya dengan fungsi polisi yang prediktif gejala munculnya tindak pidana yang terkait Intoleransi harusnya dapat dideteksi secara dini sehingga dapat dilaksanakan langkah preventif dan dapat dipastikan Polisi mampu mengcover instensif tanda – tanda munculnya suatu gejolak gerakan Intoleran itu secara persuasif untuk dibimbing, dibina, diberi kesadaran kewajiban selaku warga Negara Indonesia untuk menjunjung hukum,” jelasnya.

Baca juga:  Hadi Pranoto Tantang Debat Mahfud MD Soal Pernyataannya

Sebagai pemberitahuan Hadi menyampaikan” tidak ada Klausul mayoritas semena – mena terhadap minoritas dimana termaktub dalam Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme Dalam perkembangannya UU No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 yang justru dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama.pencegahan penodaan agama dimana dibutuhkan institusi kepolisian yang presisi polisi promoter sebagaimana diharapkan antar umat berAgama,” terangnya.

Radikalisme dan intoleran pun kini menjadi isu hangat di tengah masyarakat, tak terkecuali di dunia maya. Meski Pilpres 2024 masih lama, namun banyak yang berspekulasi mencari kandidat kursi RI 1 yang konsisten dalam penanganan gerakan radikalisme dan intoleran.

Cuitan pegiat media sosial serta Pengamat Kepolisian dan Praktisi Hukum Hadi Pranoto, ini pun mematik reaksi dari warganet yang ramai-ramai menyerbu di kolom komentar. Ada yang sekedar like dengan pendapat dan ada yang berikan pesan kritiknya.(okik)

Komentar

-Iklan Pembuatan Website Berita-spot_img

Berita Terpopuler

Sitialimah Aceh Meminta Perlindungan Hukum di Polres Nias

Nias, Gerbang Indonesia - Terjadi pengancaman atas diri Sitialimah Aceh yang dilakukan oleh sekelompok oknum keluarga TBN LS bersama dangan kawan-kawannya pada hari Sabtu...

Saat Perbaiki Mesin, Kernet Truk Ditabrak di Tol Jakarta Tangerang

Reporter: Sawijan Jakarta | detikNews.co.id - Disaat memperbaiki truknya yang mogok kernet truk berinisial HDR meninggal dunia di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Km 04.300 pada Selasa...

Pj Walikota Dukung Komitmen Akreditasi RSUD Kumpulan Pane

Reporter: J. Saragih Tebing Tinggi| detikNews - Pemerintah Kota bersama jajaran UPTD RSUD dr H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi mendeklarasikan komitmen Akreditasi demi upaya mewujutkan...

Riswanto Tukang Becak, Kini Jadi Juragan Buah

Pemalang | detikNews - Adalah Riswanto seorang lelaki berusia 30 tahun, warga Kaligelang, Kecamatan Taman, Pemalang Jawa Tengah. Seorang yang mengalami pasang surutnya kehidupan,...

Penganiaya Ibu Rumah Tangga di Tarutung, berhasil Diringkus Sat Reskrim Polres Taput

Tapanuli Utara, Gerbang Indonesia - Setelah lima hari melarikan diri, tersangka penganiaya seorang ibu rumah tangga atas nama korban Stevy Simanjuntak ( 30 )...

Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Desa Bontonyeleng

Reporter: Wahyudi Bulukumba | Gerbang Indonesia - Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa titik di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Tak terkecuali di Desa...
-Iklan Pembuatan Website Berita-spot_img
Berita terbaru
Berita Terkait