 dan pengawas lapangan di lingkungan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim, Selasa (22/02/2022).){kind=link}
Muara Enim, Gerbang Indonesia – Surat pernyataan pengunduran diri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas lapangan di lingkungan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim, Selasa (22/02/2022).
Dari pantauan awak media di lapangan Jumadil Akhyar ST mewakili dari PPK dan pengawas dinas pekerjaan umum di lingkungan Kabupaten Muara Enim mengatakan 18 orang mengundurkan diri dari PPK semua sepakat ditandatangani dengan berbunyi,:
Pertama tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap kami yang tersandung masalah hukum dalam menjalankan tugas selaku pejabat pembuat komitmen PPK.
Tugas selaku pejabat pembuat komitmen PPK merupakan tugas tambahan lainnya yang diembankan selain tugas pokok dan fungsi struktural dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim kami tidak bisa bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim menyesalkan permasalahan-permasalahan proyek di lapangan serta berita-berita yang selalu mendiskreditkan kami sehingga mempengaruhi kinerja dan psikologis kami dan kurangnya sumber daya manusia dan paket pekerjaan yang terlalu banyak dengan cakupan wilayah yang luas menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang.
“Untuk itu kami bersedia menerima semua konsekuensi yang disebabkan pengunduran diri kami menjadi pejabat pembuat komitmen PPK.
Sedangkan surat pernyataan dari pengawas lapangan di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 23 orang juga mengundurkan diri yang bunyinya adalah
Tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap kami tergantung permasalahan hukum menjalankan tugas selaku pengawas lapangan serta tugas selaku pengawas lapangan merupakan tugas tambahan lainnya yang di perbankan selain tugas pokok dan fungsi struktural dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim.
“Kami tidak bisa bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Muara Enim dikarenakan pikiran dan waktu kami sebagai besar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan proyek di lapangan serta berita-berita yang selalu mendistribusikan kami sehingga mempengaruhi kerja dan psikologis kami.
Kurangnya sumber daya manusia dan paket pekerjaan yang selalu banyak dengan cakupan wilayah yang luas menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang untuk itu kami bersedia menerima semua konsekuensi yang disebabkan tidak bersedia kami menjadi pengawas lapangan.
“Dikatakan juga surat kami buat dari 18 orang PPK dan 23 pengawas sudah kita tembuskan ke DPRD Muara Enim, Bupati Muara Enim dan juga kepada gubernur provinsi Sumatera Selatan ucap Jumadil Akhyar ST. (Rumba/Rilis AWDI).