website statistics
21.4 C
Indonesia
Fri, 29 March 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

21.4 C
Indonesia
Friday, 29 March 2024 | 8:18:07 WIB

Komunitas Visioner Imbau Pemkot Depok Berikan Transparansi Pelayanan Publik dan Anggaran Hingga Tingkat Kelurahan

Depok | detikNews – Muhammad Rizqi Fachrizal, Ketua Komunitas Visioner, dengan tegas mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjalankan pelayanan publik dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Rizqi menekankan pentingnya pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta melindungi kepentingan mereka. Namun, perlu adanya kritik terhadap realitas yang ada dan mempertanyakan sejauh mana pemerintah Kota Depok telah mampu mencapai tingkat transparansi yang diharapkan.

Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah keterbukaan informasi. Rizqi menggarisbawahi, pentingnya akses terhadap dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah kota Depok telah memenuhi indikator ini. Apakah dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan publik secara mudah diakses oleh masyarakat?. Apakah informasi yang disampaikan oleh pemerintah kota Depok sudah jelas dan lengkap?. Kritik ini perlu diajukan untuk menilai kinerja pemerintah kota dalam hal keterbukaan informasi.

“Jangan sampai menjadi Ironi, setelah Kota Depok menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2023. Hal tersebut hanya menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) saja”, terang Rizqi, Senin 29/5/2023.

Baca juga:  Pemerintah Kota Depok Siap Cairkan THR untuk 6.355 ASN pada Pertengahan April

“Dalam konteks penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh kota Depok, kritik yang perlu diajukan adalah apakah penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam pelayanan publik. Penghargaan semacam itu harus dilihat sebagai hasil dari evaluasi independen yang menyeluruh dan bukan sekadar sebagai pencapaian formalitas. Kritik ini penting untuk mendorong pemerintah kota Depok agar tidak puas dengan pencapaian tersebut, melainkan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik”, tegasnya.

Selain itu, Rizqi menyoroti pentingnya keterbukaan proses dalam pelayanan publik. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pemerintah kota Depok telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Apakah ada forum atau mekanisme yang melibatkan warga Depok dalam proses tersebut?. Kritik ini penting agar pemerintah kota Depok dapat memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik dan memperkuat demokrasi partisipatif.

“Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur transparansi dalam pelayanan publik . Namun, pertanyaan yang harus diajukan adalah sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan diawasi secara efektif. Apakah pemerintah kota Depok memiliki mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut?. Kritik ini penting untuk mendorong pemerintah kota Depok agar tidak hanya memiliki kerangka regulasi yang baik, tetapi juga menjalankannya dengan sungguh-sungguh”, ucap Rizqi.

Baca juga:  Disrumkim Dorong Pengembangan UMKM di Depok, Cek Faktanya Disini

“Yang perlu dipahami adalah transparansi pelayanan publik bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mampu melihat kritik-kritik yang diajukan oleh masyarakat sebagai masukan berharga untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik mereka”, imbuhnya.

Rizqi menyebut, bahwa Pemerintah kota Depok juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sampai ke tingkat Kelurahan. Menurutnya, informasi tentang penggunaan anggaran publik harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan jelas dan akurat, serta diperiksa secara independen untuk memastikan keabsahan dan transparansinya.

“Dalam hal ini, penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk mengadopsi pendekatan yang progresif dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik mereka. Evaluasi rutin harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas sipil harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan transparansi pelayanan publik yang lebih baik”, tandasnya.

Baca juga:  Perayaan Lebaran Depok 2023: Pertunjukan Lenong Betawi ASN Panmas Mencuri Perhatian

“Pemerintah Kota Depok perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Masyarakat harus merasa yakin bahwa mereka dapat melaporkan masalah atau keluhan mereka dengan mudah, dan bahwa tindaklanjut akan dilakukan secara transparan dan adil. Pemerintah kota Depok harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan mudah diakses, seperti hotline atau platform online, untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat”, sebutnya.

Rizqi menilai, bahwa kesadaran akan tugas dan tanggung jawab merupakan langkah awal yang harus diambil oleh pegawai pemerintah Kota Depok. Mereka perlu menyadari bahwa tugas yang diemban tidak hanya sebagai rutinitas harian, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, penting bagi pegawai pemerintah untuk mengadopsi sikap yang proaktif, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka untuk Kota Depok.(NW)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait