Bogor | detikNews – Dalam rangka mewujudkan sinergitas kerjasama dalam media informasi yang valid, dan tetap menjaga profesionalitas publikasi, Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya kunjungi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, guna melakukan silaturahmi serta audiensi, sebagai bentuk upaya menjalin sinergitas kepada pihak penyelenggara negara tingkat daerah, untuk mewujudkan publikasi informasi yang akurat untuk dikonsumsi masyarakat.
Audensi diadakan di Aula BPKAD, dan dihadiri oleh Mia Darmia.S,Sos sebagai perwakilan dari Kepala Dinas yang berhalangan hadir, Firman sebagai Koodinator Lapangan (Korlap), serta Sukma Bagian Evakuasi. Selasa 2/08/2022.
Mia mengatakan, bahwa BPKAD tugasnya yaitu menjaga asset daerah, kemudian pada setiap kegiatan itu harus ada publikasinya, serta mampu membentuk komunikasi aktif, yang bermitra dengan media resmi. Menurutnya media dan wartawan itu adalah pilar keempat yang fungsinya mengingatkan pemerintah, dan ia berharap DPC PWRI Bogor Raya bisa bersinergi serta bekerjasama dengan BPKAD dalam segala macam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Bogor.
“Kami harus menyampaikan info-info itu melalui Medsos, dan akan dipanggil dalam dua kali dalam setahun. Terkait asset, kita sebagai pengelola punya aplikasi dan data detailnya. Kita
bekerjasama dan komunikasi dengan Diskominfo untuk media yang mengajukan publikasi ke BPKAD”, ucap Mia. Selasa 2/8/2022.
“April, Media Online yang atas nama pribadi tidak bisa, karena harus pake nama perusahaan. Masalah pencairan, uangnya dengan lembaga lain yaitu Bank, dan masalah koma aja, bisa jadi masalah. DPC PWRI Bogor Raya dan BPKAD mudah-mudahan dengan audensi ini kedepannya bisa bekerja sama dengan baik, dalam publikasi dan kegiatan dalam mendampingi kinerja di BPKAD Kabupaten Bogor”, tutup Mia.
Sementara itu, Rohmat Selamat,SH.M.Kn selaku Ketua PWRI Bogor Raya mengatakan, bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi dan stigma buruk terhadap kinerja pemerintah, baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga tertentu. Padahal menurutnya, banyak sekali capaian kinerja yang signifikan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, khususnya dalam membangun infrastruktur di seluruh pelosok wilayah hukumnya. Namun, masyarakat seakan tidak banyak mengetahui hal itu, justru yang bermunculan malah informasi yang bersifat provokasi di media sosial sehingga muncul pro kontra.
“Algoritma di sosial media kita itu adalah, mengikuti interest daripada para penggunanya. Jadi, kalau penggunanya senang berbicara hal-hal kritis tentang pembangunan atau infrastruktur, mereka akan terus mengikuti pembicaraan seputar hal tersebut. Oleh karena itu, kegiatan audiensi ini adalah selain langkah yang baik untuk menangkal berita-berita hoax yang beredar dimasyarakat, juga sebagai cara profesional Pemda Kabupaten Bogor dalam mensosialisasikan capaian pemerintah di media sosial”, ucapnya. Selasa 2/8/2022.
Ketua PWRI Bogor Raya menilai, bahwa pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Daerah perlu dikuatkan di era tata kelola Pemerintahan berbasis digital saat ini. Salah satu aspek penting adalah dengan melakukan penguatan ketrampilan birokat dalam menuliskan pesan di media sosial yang bersifat soft message, sehingga menarik untuk dikonsumsi publik.
“Karakter birokrasi Pemerintah terbiasa formal, kaku, biasa dengan bentuk kalimat perintah, dan struktural. Namun, sebaliknya media sosial memiliki karakter egaliter, persuasif, dan provokatif. Untuk itu dua hal yang berbeda karakter ini dituntut menyatu di era industri digitalisasi saat ini, dan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik adalah, dengan meningkatkan ketrampilan pihak pemerintah dalam beradaptasi dengan menyesuaikan karakter media sosial”, ungkapnya.
“Level kecerdasan masyarakat Kota, ditentukan oleh level pemanfaatan teknologi dalam kaitannya dengan ‘Big Data’ yang tersebar, dan tingkatan berjenjang dari pengumpulan data deskripsi informasi, komunikasi/pertukaran informasi, teknologi untuk transaksi, hingga monetizing informasi untuk menyokong sistem pengambilan keputusan yang lebih makro, serta saling terkoneksi menuju integrasi pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, dari sisi masyarakatnya diduga terjadi ‘Gap Psikologis, dimana kelompok miskin kurang berani bersuara, sementara aktivis, dan warga yang lain kurang tahu tentang informasi kemiskinan”, lanjutnya.
Pengacara Muda yang super aktif ini berharap, dengan dibukanya jalur kerjasama antara PWRI Bogor Raya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya BPKAD, mampu memberikan berita-berita valid yang berimbang untuk dikonsumsi publik, sehingga tercipta kecerdasan penilaian pada semua elemen masyarakat khususnya Kota Bogor Raya.
“PWRI Bogor Raya yang menjadi wadah para Wartawan dan Media Cetak serta Media Online yang berkualitas, tentunya akan tetap konsisten menjaga Marwah Jurnalistik yang profesional dalam melaksanakan tupoksinya sebagai Pilar Keempat Demokrasi bangsa. Untuk selalu menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi amanah UUD 45 untuk selalu berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa”, bebernya.
“Dengan adanya sinergitas ini, kami para pelaku Jurnalistik akan selalu berusaha menjadi penengah dan pencari ‘win-win solution’ pada setiap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama membangun Indonesia yang Cerdas, Maju, Berbudaya, dan mewujudkan kesejahteraan bersama”, pungkas Ketua PWRI Bogor Raya.(Arifin)
