Depok | detikNews – Mohammad Idris, Wali Kota Depok, menyampaikan rencana pembangunan Kota Depok tahun 2024 kepada puluhan anggota Paguyuban Milenium Baru (PNM).
Menurutnya, Pemkot Depok telah melaksanakan beberapa arahan Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi Tematik menuju pembangunan daerah.
Arahan presiden pada Reformasi Birokrasi Tematik fokus pada pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi, percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik prioritas presiden. Pemkot Depok telah mengimplementasikan semua itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Alhamdulillah, sebagian besar sudah sesuai dengan arahan beliau (Presiden Joko Widodo) dari awal. Jadi, sebagian sudah dilaksanakan, dan sebagian masih dalam proses, dan progresnya akan berlanjut hingga 2024-2025,” ujar Kyai Idris, dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Depok, Rabu (15/03/23).
Kyai Idris mengatakan, Kota Depok saat ini sedang melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 Maret 2023 di Hotel Bumi Wiyata.
Pemkot mengundang Nanik Murwati sebagai narasumber dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk hadir dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, Kyai Idris menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (LPE) investasi Kota Depok relatif baik. Namun, masih di bawah tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat.
“Ternyata laju pertumbuhan LPE nasional lebih tinggi dari Depok karena sektor pertanian. Jadi, sektor pertanian nasional saat ini sedang digalakkan, sedangkan urban farming kita di Kota Depok masih berjalan, dan lahan pertanian sudah digunakan untuk gedung pencakar langit,” ujarnya.
“Apalagi di Pondok Petir sudah dipakai untuk perumahan, dan lahan pertanian kita hilang,” imbuhnya.
Karena itu, Kyai Idris meminta Pemkot Depok mengembalikan minimal 20 persen lahan pertanian sesuai permintaan pemerintah pusat. Seperti kita ketahui, Kota Depok meliputi area seluas 200 kilometer persegi, dan 20 persen dari luasnya seharusnya merupakan lahan pertanian.
“Jadi, kami sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan yang memiliki lahan luas. Misalnya di Bojongsari ada bangunan yang memiliki lahan sekitar 300 hektare, dan di Tapos ada lahan tandus sekitar 500 hektare,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Silaturahmi bersama PNM, Ugi Sugiarto, mengungkapkan rasa gembiranya atas kemajuan pembangunan yang dilakukan Pemkot Depok di Kelurahan Pondok Petir. Khususnya di RW 07, 08, dan 09, progres pembangunannya cukup menggembirakan.
“Jadi pembangunan di sini bagus dibanding daerah lain, meski kita di perbatasan. Kita berharap pembangunan di sini bisa dipertahankan, meski kita di perbatasan, dan kita berharap RT/RW bisa bersinergi. rukun,” tutupnya. (Roni)
.){kind=link}