Jakarta | detikNews – Bhima Yudhistira, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), menanggapi rencana 5 juta buruh dari 100.000 pabrik melakukan aksi mogok nasional. Aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurut Bhima, pemutusan hubungan kerja berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama di sektor industri.
“Ekonomi bisa rugi hingga Rp 13,8 triliun per hari akibat penghentian pekerjaan di industri manufaktur”, ucapnya, Rabu 22/3/2023.
Bhima mengatakan, angka tersebut dihitung dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku di sektor manufaktur dibagi dengan hari kerja efektif dalam setahun. Jika mogok kerja berlangsung selama 5 hari, akan terjadi kerugian PDB sebesar Rp 6,9 triliun.
Menurutnya, ini merupakan jumlah yang signifikan dan menjadi ancaman serius terhadap target pertumbuhan ekonomi pada 2023.
“Jadi jika ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja itu positif bagi perekonomian, itu salah besar. Sebaliknya, hubungan ketenagakerjaan akan semakin memburuk dan pada akhirnya merugikan pengusaha”, tandas Bhima.
Sebelumnya, rencana mogok nasional diumumkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
“Hentikan produksi, jadi produksi berhenti”, katanya dalam jumpa Pers kemarin.(Arf)
