Jakarta | detikNews – Timnas Israel dijadwalkan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U-20. Namun, banyak pihak yang menyatakan keberatan atas kedatangan tim Israel di Indonesia. Menjelang Piala Dunia U-20, gelombang keberatan terhadap timnas Israel terus bertambah. Tuntutan datang dari berbagai organisasi, partai politik, dan pejabat daerah.
Menurut Rizki Ananda Ramadhan, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia, sebagai tuan rumah, tidak boleh mendiskriminasi tim manapun atau bersikap diskriminatif. Rizki menjelaskan, semua timnas peserta Piala Dunia U-20 harus diperlakukan sama dan pertimbangan politik harus dikesampingkan.
“Jangan campurkan olahraga dengan politik. Itu sudah prinsip internasional”, ucap Rizki, Sabtu, 25/3/2023.
Rizki yakin Piala Dunia U-20 bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk meraih cita – cita yang lebih besar. Misalnya untuk memperjelas posisinya dalam isu Israel – Palestina. Dia bahkan menyarankan agar bisa membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.
“Saya lebih khawatir Indonesia harus mengantisipasi potensi aktivitas politik pemain Israel”, ungkap Rizki.
Dia juga merekomendasikan Kementerian Luar Negeri untuk terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Misalnya, dengan berdialog dengan pihak – pihak yang keberatan dan memastikan bahwa pemain Israel tidak terlibat dalam aktivitas bermotif politik.
“Kami perlu menjamin perlindungan non-diskriminatif untuk para pemain Israel”, tambahnya.
Rizki menekankan, pentingnya belajar menempatkan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan Indonesia, bukan dipengaruhi oleh nostalgia masa lalu.
Ada berbagai alasan keberatan atas kunjungan Timnas Israel, termasuk komitmen mendukung kemerdekaan Palestina seperti yang diamanatkan Soekarno. Ada juga alasan sejarah, karena pendudukan Israel atas Palestina telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun, Rizki menilai situasi saat ini sudah berubah.
“Apakah tetap pada sikap yang sama seperti sebelumnya membantu Palestina?. Memasuki Palestina pun sulit bagi kami (Indonesia), karena secara de facto dan de jure berada di wilayah Israel”, ujarnya.
“Bahkan pengiriman bantuan harus dilakukan melalui negara lain, karena kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel’, ujarnya.(Fqh)
