Jakarta | detikNews – Ruki Cita Munggaran, Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Jakarta Utara, mengatakan, persoalan ruko ilegal yang merambah dipinggir jalan di Pluit masih dibahas dalam rapat. Pemkot Jakarta Utara menggelar rapat yang melibatkan perwakilan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Ruki menyebut, Pemkot Jakarta Utara belum memutuskan apakah akan mengeluarkan surat pemberitahuan atau teguran terkait pembongkaran ruko liar usai rapat. Ruki tidak bisa memastikan kapan pembongkaran akan dilakukan. Menurutnya, pembongkaran biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ada beberapa tahapan.
“Biasanya aturannya ada pernyataan pertama, kedua, ketiga baru dibongkar sesuai dengan nanti kita kasih kesempatan buka sendiri, kalau enggak kedua, ketiga baru dibongkar dalam waktu dekat seperti itu”, Ruki, Senin 15/5/2023.
Ruki tidak bisa menanggapi klaim ketua RT bahwa tidak ada tindak lanjut dari Wali Kota Jakarta Utara ketika isu tersebut dilaporkan sekitar tahun 2019-2020.
Sebelumnya, Ketua RT 011 RW 04 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya mengatakan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ruko yang dibangun secara ilegal dan pemblokiran saluran air langsung kepada pejabat, termasuk Gubernur. DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Prasetya juga sudah tiga kali melapor pada Agustus, Oktober, dan Desember 2022, yang ditujukan ke Kelurahan, Kelurahan, dan Walikota Jakarta Utara, namun belum ada tindak lanjutnya.
“Saya tidak bisa berasumsi sih kenapa-kenapanya. Saya kurang tahu. Kalau sudah mengirimkan surat tapi tidak ditanggapi dari saya pribadi, tapi coba saya konfirmasi sama pihak-pihak lain”, tandas Ruki.(Arf)
