Depok | detikNews – BKD Kota Depok memiliki upaya maksimal untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Jawa Barat. Salah satu langkah yang diambil adalah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna memperoleh penghargaan WTP.
Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono, mengungkapkan bahwa konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sangat penting dalam upaya ini. Selain itu, pihak BKD Depok selalu mengikuti arahan dan rekomendasi dari BPK, baik dalam hal SAP, pelaksanaan pekerjaan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Perangkat Daerah (PD) juga dilakukan secara terus-menerus.
“Untuk mendapatkan penghargaan WTP, bahkan hingga 12 kali berturut-turut, banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti, konsisten dari sisi perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawabannya. Tentunya, sesuai dengan SAP yang berlaku,” ujar, Wahid Suryono, Selasa (16/05/2023).
Dalam hal keuangan dan administrasi, lanjutnya, BKD Depok rutin menyelenggarakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaksana keuangan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berperan penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat juga melaksanakan pengawasan secara berkala dan melakukan review rutin.
“UKPBJ juga luar biasa mendorong semua pelaksanaan kegiatan agar sesuai peraturan yang ada. Inspektorat juga melakukan pengawasan reguler dan review berkala,” bebernya.
Wahid menyebut bahwa dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BKD terus meningkatkan ketertiban dalam perencanaan dan penganggaran. Memastikan kesehatan APBD juga berdampak pada perolehan WTP.
BKD berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan laporan tahun sebelumnya dan mengikuti arahan dari BPK Provinsi Jabar dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya. Kerja sama antar PD juga dijaga untuk mempertahankan ketepatan dalam penyampaian laporan. (Edh)
