Jakarta | detikNews – Anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah Kementerian/Lembaga negara telah terbuang sia-sia hanya untuk kegiatan rapat hingga Studi Banding. Kritikan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang, Sabtu 28/1/2023 lalu.
Marwan mengungkapkan, selama ini anggaran belanja sosial memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak, dan bisa melakukan aktivitas produktif untuk menutupi kebutuhannya.
“Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak, masih terkesan kita memelihara orang miskin”, ucap Marwan.
Kondisi itu, lanjut Marwan, ditambah dengan pihak Kementerian/Lembaga yang sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Menurutnya, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat, untuk membantu permodalan.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH, M.Kn, mengatakan, bahwa tidak seharusnya uang rakyat, yang diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan, digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk kepentingan rakyat.
“Penggunaan anggaran kemiskinan yang jumlahnya mencapai 500 Triliun itu, harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran tersebut bisa diberikan kepada warga miskin untuk hal-hal yang produktif seperti usaha kecil (UMKM)”, ujar Rohmat melalui keterangan Pers nya di Jakarta, Kamis 2/2/2023.
Menurut Rohmat, anggaran kemiskinan, merupakan anggaran yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan termasuk didalamnya kegiatan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penanggulangan kemiskinan, serta pencegahan kemiskinan, yang penggunaannya harus tepat sasaran.
“Penggunaan anggaran kemiskinan harus tepat sasaran. Masih banyak jutaan rakyat miskin di republik ini”, tegasnya.
Rohmat menyoroti, bahwa penggunaan anggaran selama ini di Kementerian/lembaga, orientasinya hanya sekedar penyerapan.
Mestinya, tegas Rohmat, perencanaan harus berorientasi pada manfaat yang akan dihasilkan dari perencanaan itu sendiri.
“Selama ini, di Kementerian/Lembaga negara, yang penting anggarannya terserap habis, bukan pada manfaat yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu. Ini uang rakyat !!, yang harus dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat”, pungkas Ketua DPC PWRI Bogor Raya.(Arifin)
