Depok | detikNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Prestasi ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Kota Depok meraih nilai tertinggi dari lima kabupaten/kota yang menerima LKPD di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jabar, Jumat (12/05/2023).
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang mewakili Wali Kota Depok Mohammad Idris, menerima LHP atas LKPD TA 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang.
Wakil Wali Kota Depok mengapresiasi BPK atas penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD TA 2022. Menurutnya, penghargaan WTP ke-12 yang sudah diraih Kota Depok secara berturut-turut adalah hasil profesionalisme kerja dan kekompakan ASN bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
Imam Budi Hartono juga menyebut bahwa semua hasil yang didapat merupakan kontribusi dari seluruh Perangkat Daerah (PD), termasuk Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap PD. Ia berharap hal ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. Termasuk hasil kerja sama yang baik dengan DPRD Kota Depok.
“Saya bangga memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para Kepala Dinas atau Badan yang berkinerja baik, bagus dan keren,” ujarnya, usai menerima LHP atas LKPD TA 2022.
“Semoga hal ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. Termasuk hasil kerja sama yang baik pastinya dengan teman-teman DPRD Kota Depok. Terima kasih semua, terima kasih warga Depok,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Paula Henry Simatupang, mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Ia mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Hasil WTP tersebut didapat setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK RI Perwakilan Jabar.
Diharapkan, hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel dan transparan.
Sebagai Informasi, dalam penilaian LHP atas LKPD TA 2022, setelah Kota Tangerang yang mendapatkan WTP 16 kali berturut-turut, kemudian di susul dengan Kota Depok berhasil meraih nilai 88, selanjutnya Kabupaten Bandung dengan nilai 78. Kemudian, Kabupaten Sukabumi dengan nilai 79, Kabupaten Purwakarta dengan nilai 74 dan terakhir Kabupaten Majalengka dengan nilai 72. (Edh)
