website statistics
28.4 C
Indonesia
Fri, 19 April 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

28.4 C
Indonesia
Friday, 19 April 2024 | 17:24:21 WIB

Usulan DKR: Intervensi APBD Untuk Pemulangan Ijazah Siswa Miskin yang Belum Diambil dari Sekolah Swasta

Depok | detikNews – Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, meminta Pemerintah Kota Depok turun tangan membiayai sekolah swasta yang belum memberikan ijazah kepada siswa miskin, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota. Hal itu disampaikannya kepada pers di Depok, Kamis, 08/03/2023

“Karena alokasi dana pendidikan lebih dari cukup untuk melakukan intervensi tersebut. Ini akan sangat membantu, terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu yang berharap anaknya bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” ujarnya.

Baca juga:  Kuota KETM hanya 12 persen, Roy Pangharapan: Beri Peluang Belajar Sama Bagi Semua Siswa Miskin yang Mendaftar di SMA dan SMK Negeri Depok

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Daerah II Badan Musyawarah Sekolah Swasta Depok (Musda ke 2 BMPS) di Aula FMIPA Universitas Indonesia, Roy Pangharapan mengusulkan dua hal yakni memprioritaskan sekolah negeri bagi siswa tidak mampu dan APBD. intervensi untuk menebus ijazah yang tidak tertagih karena masalah keuangan.

“Sebaiknya sekolah negeri mengutamakan siswa yang tidak mampu, sehingga sekolah swasta hanya menerima siswa dari keluarga yang mampu,” kata Roy Pangharapan.

DKR juga meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersedia memasang spanduk larangan pemotongan ijazah di sekolah negeri.

Baca juga:  Sukses Menggelar UAS Semester Ganjil, MTsN 2 Deli Serdang Laksanakan Pembagian Raport TA 2022-2023

“Dinas Pendidikan Provinsi Jabar harus rela memasang spanduk larangan pemotongan ijazah di sekolah negeri,” pungkas Roy Pangharapan.

Beberapa pembicara hadir dalam workshop tersebut antara lain Nuroji dari Komisi X DPR RI, Babai Suhaemi dan Turiman dari DPRD Kota Depok, Sutarno dari Dinas Pendidikan Depok, Arso dari KCD 2 Jawa Barat, dan seorang perwakilan dari Badan Musyawarah Sekolah Swasta Jawa Barat, Endang Iman.

Baca juga:  Mahasiswa KKN Tematik Tim II Undip 2023 Mengolah Varian Latte Untuk Menu Sarapan Sehat

DKR mengimbau Badan Permusyawaratan Sekolah Swasta Depok untuk bersinergi membantu mengatasi permasalahan siswa miskin di sekolah swasta.

“Kami mengajak Badan Permusyawaratan Sekolah Swasta Depok untuk bersinergi, khususnya membantu siswa kurang mampu yang sudah terdaftar
di sekolah swasta,” pungkas Roy Pangharapan.

Ia mencatat di Kota Depok terdapat 15 SMA Negeri, 4 SMK Negeri, 84 SMA Swasta, dan 122 SMK Swasta.

Saat ini, 700 ijazah senilai kurang lebih Rp 3 miliar masih terkumpul di sekolah, ungkapnya. (Emy)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait