Palembang | detikNews – Sempat menjadi heboh, isu kebakaran illegal Drilling pada 22 Maret 2023 lalu di Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan hingga saat ini masih simpang siur dan terkesan di tutupi.
Berdasarkan berita yang beredar di beberapa portal media online tertulis jelas di wilayah Kecamatan Batang Hari Leko ada aktivitas dan kegiatan yang diduga melanggar hukum.
“Saling sanggah dalam pemberitaan laksana berbalas pantun dan berebut benar, tapi poin dasarnya yang menjadi sorotan ialah ternyata ada aktivitas perbuatan illegal yang terindikasi di bekingi,” ujar Desri SH Ketua Umum POSE RI, Rabu (12/04/22).
Lanjut Desri, secara logika tidak ada isu kebakaran kalau tidak ada kegiatan, kemudian kegiatan perbuatan melanggar hukum itu bisa berjalan mulus biasanya adanya ikut campur tangan oknum-oknum aparat penegak hukum.
“Menurut saya sudah jelas tertulis dalam pemberitaan di beberapa media beberapa waktu lalu, setiap kegiatan illegal Drilling di Sako Suban Kecamatan BHL itu di mintai fee oleh oknum Pospol dan perangkat desa,” jelas Desri.
Sebagai fungsi kontrol sosial, POSE RI akan mengelar aksi dan meminta ketegasan dari Polda Sumsel perihal masih adanya dugaan oknum-oknum yang meminta setoran hasil illegal Drilling.
“Kalau setoran atau fee itu memang di mintai oleh oknum Pospol berarti kemana fungsi kontrol Kapolsek atau pemimpinnya, masa iya kegiatan anggotanya di bawah sampai tidak tahu kalau ada isu mungut fee,” terangnya.
Desri berharap agar Polda Sumsel bisa mengusut tuntas isu tersebut sehingga kedepannya tidak ada lagi kabar-kabar miring di tubuh Polri.
“Surat pemberitahuan aksi sudah kita masukan ke Mapolrestabes kota Palembang, aksinya nanti tanggal 17 April 2023 di Halaman Monpera dan Mapolda Sumsel. Aksi ini kita gelar sebagai bentuk dukungan kita terhadap Kapolri, Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk menciptakan kondusifitas dan mengusut tuntas oknum-oknum pemungut fee,” tutup Desri.(Jhoni)
