website statistics
26.4 C
Indonesia
Mon, 22 July 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.4 C
Indonesia
Monday, 22 July 2024 | 19:42:12 WIB

Pelaku Pariwisata Kompak, Harga Tiket ke TNK Seperti Biasa Rp 250.000,- Kita Tidak Boleh Daftar di Aplikasi INISIA

Reporter: Karol Tamur

Labuan Bajo | detikNews.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan kebijakan kenaikan tiket ke Taman Nasional komodo (TNK) dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku pada 1 Agustus 2022, berbeda jauh dari harga sebelumnya Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kebijakan kenaikan tiket ke TNK yang dilakukan oleh Pemrov NTT menolak keras oleh pelaku pariwisata dan masyarakat pulau komodo.

Diketahui penolakan ini sejak pemerintah Pemprov NTT menyelenggaran kegiatan sosialisasi tahapan pertama kenaikan tiket di aula kantor Bupati Manggarai Barat pada tanggal 14/07/2022, hingga ribuan masa melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 18/07/2022 di kantor TNK dan kantor Bupati Manggarai Barat dan layangkan surat penolakan yang dibuat bersama antara pemerintah kabupaten Manggarai Barat dan Forum aksi demonstrasi yang difasilitator oleh Pemda MABAR pada keesokan hari setelah demonstrasi.

Baca juga:  Pembatasan Transportasi Barang: Larangan Melintas di Jalur Tol dan Non Tol Selama Mudik 2023

Upaya yang dilakukan oleh Pemda MABAR dan pelaku pariwisata yang terhimpun dalam forum masyarakat penyelamat pariwisata (FORMAPP) diindahkan oleh pemprov NTT, Hingga pada tanggal 29/07/2022 meluncurkan secara resmi aplikasi INISIA di hotel Local colection.

Saat meresmikan tiket dengan harga 3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) pelaku pariwisata tetap melakukan aksi penolakan didepan hotel Local colection. Aksi itu mennutut kepada pemerintah provinsi membatalkan harga tiket selangit itu.

Aksi penolakan mulai pukul 10:00 WITA, Salah satu orator Jefri Hampu menyampaikan bahwa pemprov NTT jangan Kangkangi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 yang berlaku selama ini.

Adapun orator yang belum bisa konfirmasi namanya menyampaikan bahwa pelaku pariwisata tidak akan mengikuti aturan yang dilakukan oleh Badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprop NTT melalui PT Flobamora. Lanjutnya bahwa pelaku pariwisata mulai dari travel agen, guide, kapan dan lain lain tidak boleh berkerja sama dengan BUMD.

Baca juga:  Hakim PN Sei Rampah Tolak Gugatan Intervensi Yayasan Keluarga

Usai kegiatan itu para demonstrasi meminta kepada pemprov dan pemkab bertemu untuk membatalkan harga tiket selangit itu namun harapan itu pupus dikarenakan Bupati Manggarai Barat lari kabur melalui pintu belakang hotel Local colection, Saat itu bupati lari tidak mulus dikarenakan masa demonstrasi melihat dan menghadang mobil yang dipake serta dramapun muncul.

Para demonstrasi berusaha menghadang mobil Bupati untuk turun dari mobil hingga negosiasi untuk bertemu melalui intel dari kepolisian, nampaknya negosiasi itu tidak berhasil, Pihak kepolisian sambil cari cara untuk meloloskan mobil Bupati hindar dari masa demonstrasi dan berhasil.

Masa demonstrasi lanjut aksinya meminta kadis pariwisata NTT Dr Zeth Sony Libing untuk bertemu dengan pembatal harga tiket itu namun. kadispar itu siasati waktu untuk bertemu dengan para demonstrasi mendengar langsung aspirasi itu, Namun kadispar tidak berani dan mengaku akan sampaikan aspirasi ini kepada Gubernur.

Baca juga:  Iriana Ajak Istri Pimpinan Negara ASEAN Menikmati Teh Sambil Memperkenalkan Keindahan Labuan Bajo

Usai bertemu kadispar NTT masa demonstran melakukan percakapan langsung antara kadispar NTT dan ketua FORMAPP berikut percakapannya:
Formaap Siapa yang bertanggung jika masyarakat komodo membakar komodo dan kasih mati komodo ?

Kadispar: Jangan begitu, kita harus jaga.

FORMAPP: Siapa yang bertanggung jawab ketika masyarakat merusak laut dan hutan di komodo ?

Kadispar: jangan merusak, kita sama sama menjaga.

FORMAPP: siapa yang bertanggung atas kehilangan lapangan kerja pelaku pariwisata ?

Kadispar: BUMD melalui PT akan menyediakan lapangan kerja.

FORMAPP: siapa yang bertanggung jawab 25 ribu warga komodo hilangnya pekerjaan dan mereka harus kembali melaut cari ikan.

Kadispar: tidak jawab, akan saya sampaikan ini kepada Gubernur NTT.

 

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait