Surabaya | detikNews – Peringati Hari Ibu 22 Desember 2022, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mendorong pemberdayaan perempuan khususnya di empat sektor utama kehidupan.
Khofifah mendorong perempuan agar lebih berperan aktif dalam kepemimpinan, akses pendidikan, perekonomian, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang hingga sekarang masih menjadi isu sosial di masyarakat, karena menurutnya hal tersebut sangat sesuai dengan tema Hari Ibu yakni : ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’.
“Memperingati Hari Ibu, selain merayakan capaian dan jasa yang telah dilakukan seluruh Ibu di Indonesia, kita juga harus fokus memberdayakan perempuan. Jika perempuan sudah berdaya, maka kemajuan Indonesia adalah sebuah keniscayaan”, ucapnya di Gedung Negata Grahadi, Kamis 22/12/2022.
Khusus terkait kepemimpinan, menurut Khofifah ini menjadi sangat penting mengingat masih minim jumlah wanita di tampuk kekuasaan. Pasalnya, berdasarkan data dari KPU pada 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baru 20,8 persen. Selain itu, saat ini posisi Menteri yang dijabat oleh perempuan hanya berjumlah lima dari total 34 Menteri yang ada.
“Bahkan, cuma 6% CEO dan Kursi Direksi di Indonesia yang diisi oleh perempuan. Ini bisa di dorong agar kedepan lebih meningkat lagi, karena sudah banyak penelitian yang membuktikan, kalau kepemimpinan perempuan bisa membawa dampak positif pada instansi dan iklim kerja dilapangan”, jelas Khofifah.
Kemudian dalam hal pendidikan, Gubernur perempuan pertama Jatim itu menekankan, bahwa masih ada anak bangsa yang kesulitan mengaksesnya. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Alhamdulillah sekarang negara dan dunia sudah sepakat bahwa pendidikan itu hak setiap orang. Tapi suka tidak suka, budaya Patriarkat masih cukup kuat”, ungkapnya.
“Ini biasanya sangat terasa di daerah, dan banyak keluarga lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki. Maka intervensi Pemerintah dalam hal ini, harus sampai wilayah yang lebih luas, agar kesetaraan perlakuan dan kesempatan bisa lebih luas lagi”, lanjut Khofifah.
Sementara untuk sektor ekonomi, mantan Menteri Sosial RI itu menyebut, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di tiap sektor masih sangat terasa. Ketika terjadi ketimpangan ekonomi maka potensial, terjadi diskriminasi dan Sub Ordinasi.
“Kultur pekerjaan juga seringkali mempersulit perempuan. Masih ada perusahaan yang tidak menerima perempuan yang sudah menikah. Alasannya klasik, karena kalau perempuan sudah menikah, biasanya akan ada cuti hamil atau melahirkan yang harus diberikan, belum lagi cuti untuk mengurus anak”, imbuhnya.
Lebih jauh Khofifah menambahkan, bahwa harus ada kesadaran dari setiap pemimpin untuk memberikan hak-hak perempuan pada karyawan. Sehingga, hal-hal semacam ini tidak lagi menjadi pemicu kesenjangan ekonomi, antara laki-laki dan perempuan.
Orang nomor satu di Jatim itu mengungkapkan, bahwa ekonomi inklusif menjadi penting juga, karena angka pernikahan dini di Jatim masih tinggi. Sebab, beberapa keluarga yang serba kekurangan, cenderung ingin segera menikahkan anaknya untuk lepas dari tanggungjawab.
“Di Jatim, ada 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jatim sepanjang 2021 lalu. Ini harus segera ditindaklanjuti, dengan program aksi yang solutif. Terutama karena yang biasanya mendapat dampak paling berat adalah perempuan”, ungkapnya.
Oleh karenanya Khofifah mengajak masyarakat ikut bersinergi menyelesaikan masalah yang ada, serta ikut memberdayakan perempuan. Mengingat, peran perempuan dalam kemajuan Indonesia sangat strategis.
“Ibu-ibu dan para perempuan itu Madrasatul Ula, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Maka, perempuan Indonesia harus berdaya supaya bisa melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Jadi, mari sama-sama kita berterimakasih kepada para ibu, dengan cara menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mereka”, tutup Gubernur Jatim.(Wahyu)
