Jakarta | detikNews – Gerakan warganet atau netizen dalam membongkar harta kekayaan diduga janggal milik sejumlah pejabat melalui media sosial dinilai cukup ampuh dalam membantu proses penegakan hukum. Wakil Ketua Komisi III fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Sahroni, mengakui bahwa tindakan tersebut sangat efektif untuk menggerakkan aparat penegak hukum dalam menyelidiki dugaan korupsi.
Menurut Sahroni, selama ini jarang sekali terjadi aksi pengungkapan harta kekayaan mencurigakan yang dilakukan oleh masyarakat atau warganet. Hal ini menyebabkan sejumlah pejabat masih bisa hidup tenang dengan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Namun, dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh netizen ini, para pejabat yang terindikasi memiliki harta kekayaan mencurigakan menjadi sulit untuk bersembunyi.
“Sekarang ini netizen kita makin hebat-hebat dan canggih, dan saya setuju itu untuk terus dilakukan”, Sahroni dalam keterangannya pada Selasa (4/4/2023) lalu.
Sahroni juga menambahkan bahwa gerakan ini membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kejanggalan-kejanggalan, terutama yang datang dari tokoh-tokoh publik. Jika sebuah kasus atau kejanggalan diungkap oleh netizen melalui media sosial dan menyebar dengan cepat atau viral, maka aparat penegak hukum akan merespons dengan cepat dan mengusutnya.
“Jadi kita bantu aparat penegak hukum menemukan kejanggalan-kejanggalan, terutama yang datang dari tokoh-tokoh publik”, sambungnya.
Gerakan ini tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam menindak para pejabat yang terindikasi melakukan tindakan korupsi, tetapi juga memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai niat untuk melakukan tindakan yang sama. Dengan demikian, gerakan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia.
Oleh karena itu, Sahroni mengajak masyarakat dan netizen untuk terus melakukan gerakan ini dengan lebih aktif dan efektif. Dengan bersama-sama, kita dapat memerangi tindakan korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.(Arf)
