Jakarta | detikNews – Waketum Partai Golkar, Erwin Aksa, menegaskan bahwa partainya belum menentukan arah politik untuk Pemilu 2024 meskipun telah ada ajakan untuk bergabung dalam mendukung calon presiden tertentu. Erwin menyatakan bahwa partainya akan menunggu momentum yang tepat sebelum membuat keputusan.
“Dalam hal ini, Partai Golkar akan memperhatikan dengan seksama momen politik yang tepat. Kami pasti akan selalu berada di pemerintahan, entah itu dengan menang atau kalah dalam pemilu. Oleh karena itu, kami berharap untuk berada di pihak yang menang dan benar pada Pemilu kali ini. Partai Golkar berkomitmen untuk menempatkan orang-orang terbaiknya di eksekutif dan legislatif jika terjadi koalisi besar, demi kepentingan legislatif,” ujar Erwin kepada media di Menara Digital, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/7/2023).
Erwin juga menegaskan bahwa momentum yang diinginkan bukan lagi seputar elektabilitas atau calon wakil presiden. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah momentum politik yang berhubungan dengan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar.
“Kami tidak lagi menunggu elektabilitas, karena saat ini saatnya untuk membuat keputusan politik. Momentum politik menjadi yang paling krusial, karena setelah elektabilitas ditentukan, hanya ada tiga calon presiden dengan persentase tertinggi. Dalam hal calon wakil presiden, saya katakan bahwa itu bukan menjadi faktor penentu, karena tidak ada calon wakil presiden yang dapat menjamin kemenangan pasangan tersebut dengan 51% suara,” jelas Erwin.
“Oleh karena itu, menurut saya, kita perlu menunggu saat yang tepat di mana Partai Golkar dapat memperoleh keuntungan politik terbaik. Ini tentang mencapai kepentingan terbaik bagi Partai Golkar,” tambahnya.
Erwin juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya, tetapi pertemuan tersebut tidak perlu diumumkan kepada publik.
“Pertemuan strategis tentu saja selalu terjadi, tetapi kami tidak mengumumkan hal tersebut karena pertemuan politik Partai Golkar adalah pertemuan strategis, bukan acara publik. Bagi saya, pertemuan publik hanya bersifat seremonial saja, karena teknisnya, semua kesepakatan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak perlu dipublikasikan,” paparnya.
Terkait dengan rekomendasi dari Dewan Pakar Partai Golkar yang menginginkan deklarasi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan calon wakil presiden sebelum akhir Agustus, Erwin menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bukan berarti harus dieksekusi secara otomatis.
“Rekomendasi hanyalah saran, bukan berarti harus dilaksanakan begitu saja. Partai Golkar adalah partai terbuka. Para pemangku kepentingan memiliki kebebasan untuk berbicara. Partai Golkar tidak memiliki pemilik tunggal,” tegasnya.
“Anggota penerus pun berhak untuk menyampaikan kritik secara internal, karena hal itu adalah bagian dari upaya pembinaan Partai Golkar. Namun, karena Partai Golkar adalah partai tanpa pemilik tunggal, kami berpegang pada anggaran dasar dan peraturan organisasi partai. Oleh karena itu, kami harus mengikuti peraturan yang berlaku di dalam Partai Golkar, termasuk peraturan tentang anggaran dan organisasi partai,” pungkas Erwin.(Rz)
