Jakarta | detikNews – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menyoroti ide dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tentang pembentukan platform Marketplace Guru atau lokapasar sebagai solusi untuk masalah pendidikan di Indonesia. Namun, Eddy berpendapat bahwa ide tersebut kurang tepat untuk saat ini.
Menurut Eddy, platform tersebut tidak dapat menjamin kualitas guru. Dia menyatakan bahwa Nadiem seharusnya fokus pada penyelesaian masalah yang ada, seperti ketimpangan kesejahteraan.
“Kebijakan Marketplace Guru ini tampaknya diusahakan sebagai solusi cepat untuk mendistribusikan dan merekrut guru ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Ini adalah upaya untuk mempertemukan permintaan dan penawaran secara cepat dengan distribusi yang luas dan kesejahteraan yang layak,” ujar Eddy kepada wartawan pada Rabu (7/6/2023).
“Namun, masalahnya adalah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru tidak bisa hanya mengikuti mekanisme pasokan dan permintaan pasar. Ada masalah ketimpangan kesejahteraan yang harus diatasi. Belum lagi masalah kualitas pendidikan yang tidak merata antara sekolah di berbagai wilayah. Selain itu, ada puluhan ribu guru honorer yang saat ini mendapatkan gaji yang sangat rendah dan belum memperoleh kepastian statusnya apakah akan diangkat menjadi ASN,” tambahnya.
Selaku Sekjen PAN, Eddy mempertanyakan ide Nadiem ini. Dia mengatakan bahwa kualitas guru akan menentukan kualitas pendidikan bangsa.
“Jadi, pertanyaan yang tepat seharusnya adalah apakah Marketplace Guru dapat menyelesaikan masalah kebijakan guru secara komprehensif atau justru mencari jalan pintas yang meninggalkan banyak masalah yang belum teratasi? Menurut saya, inilah yang harus dijawab oleh Menteri Nadiem,” ujarnya.
“Partai PAN memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Karena kami yakin bahwa kebijakan terhadap guru akan menentukan kualitas pendidikan kita. Semakin berkualitas sumber daya manusia guru, semakin baik pendidikan kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eddy menyatakan bahwa kebijakan dalam masalah ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengatakan bahwa kebijakan pendidikan dan guru terus berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, sehingga tidak jelas arahnya.
“Oleh karena itu, PAN berharap Menteri Nadiem tidak terjebak pada kesalahan yang sama dan mempersiapkan desain peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan,” katanya.
Nadiem menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan telah berdiskusi dengan empat kementerian lainnya, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam mencari solusi atas tiga masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan membuat platform marketplace untuk guru.
“Marketplace untuk talenta guru, di mana akan ada tempat di mana semua guru yang memenuhi syarat bisa masuk ke dalam sebuah database yang dapat diakses oleh semua sekolah di Indonesia,” jelas Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikbud RI yang disiarkan melalui saluran YouTube Komisi X DPR RI pada Senin (29/5/2023).
Dengan adanya marketplace ini, Nadiem menyatakan bahwa setiap sekolah nantinya dapat mencari dan mengundang guru sesuai dengan kebutuhan mereka.
Marketplace guru ini akan mencakup guru honorer yang lulus seleksi, lulusan Program Pendidikan Profesi Guru pra jabatan, dan calon guru ASN.(Rz)
 Nadiem Makarim tentang pembentukan platform Marketplace Guru atau lokapasar sebagai solusi untuk masalah pendidikan di Indonesia. Namun, Eddy berpendapat bahwa ide tersebut kurang tepat untuk saat ini.){kind=link}