Pemeriksaan Lapangan Dilakukan DPRD DKI Jakarta Terhadap 417 Bus TransJakarta yang Akan Dihapus

Jakarta | detikNews – DPRD DKI Jakarta akan meninjau kondisi ratusan bus TransJakarta terlantar yang akan dibongkar. Peninjauan dijadwalkan berlangsung minggu depan.

“Kami ada agenda hari Senin. Kami akan ke lokasi untuk melihat langsung,” kata anggota Komisi C DPRD DKI, Andyka, kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Andyka mengatakan, pengecekan akan dilakukan secara acak atau melalui random sampling. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memverifikasi keakuratan data dengan kondisi aktual bus di lapangan. Baru setelah itu DPRD bisa menyetujui pencabutan aset tersebut.

“Kenapa tidak segera kami setujui pencopotannya karena ada kecenderungan kondisi 417 unit tersebut tidak sesuai dengan data? Kami akan turun ke lapangan untuk membuktikannya,” jelasnya.

Politisi Gerindra itu mengaku belum mendapatkan data terkait 417 bus TransJakarta yang akan dicoret. Karena itu, dia meminta agar Pemprov DKI segera memberikan data sebelum hari peninjauan.

“Kami tidak bisa pergi tanpa data, jadi kami harus memegang data terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub berharap proses pemindahan aset bisa segera dilakukan. Pasalnya, usulan tersebut sudah diajukan Pemprov DKI Jakarta sejak 2018.

Di sisi lain, Syafrin menyampaikan, saat ini tim dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) sedang menyelesaikan pendataan yang diminta dari DPRD.

“Semua upaya percepatan dari semua pihak tentunya penting. Dan rekan-rekan di BPAD juga terus menata administrasi dari database yang diusulkan, kemudian berdasarkan informasi yang jelas, akan masuk dalam tinjauan lapangan,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mencoret 417 unit bus TransJakarta yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Bahkan 22 bus pernah dijarah.

“Jadi dari 417 itu, ada 36 bus yang disimpan di Terminal Pulogadung yang kemudian dirampas sekitar 22. Penjarahan sudah diproses hukum, perampok sudah tertangkap, dan kasusnya sudah diproses di Polda Metro Jaya. Polda Timur tentu karena sudah dirampok, dilaporkan disita,” kata Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (14/3).

Syafrin mengatakan, kondisi 22 bus yang dijarah sudah tidak lengkap lagi karena sebagian bus sudah diambil. Disebutkannya, 417 bus itu sudah mencapai jarak tempuh yang ditempuh dengan usia bus.

“Saya harus melihat kontrak sebelumnya karena jika diusulkan untuk dibatalkan pada 2018, berarti proses pengadaan dilakukan antara 2012 ke bawah, karena proses operasional hanya lima tahun, setelah jarak tempuh tercapai, Bisa diperpanjang dua tahun, tapi kalau jarak tempuh sudah tercapai, maka akan diusulkan untuk dihapuskan,” ujarnya.

Dia mengatakan, lelang aset bus akan mengakibatkan penyusutan 10-20%. Namun, kata dia, hal itu tidak akan menimbulkan kerugian karena bus tersebut sudah tidak layak pakai.

“Sebenarnya tidak rugi karena dari segi umur teknis dan ekonomis sudah selesai. Makanya diusulkan untuk ditiadakan pada 2018 karena umur teknis sudah mencapai lima tahun operasi, dan jarak tempuh sudah tercapai, busnya otomatis rencananya dicoret,” kata Syafrin.

“Depresiasinya sekitar 10-20%,” imbuhnya.(Rz)