Jakarta | detikNews – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengeluarkan kritik yang tajam terhadap anggaran belanja barang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia mempertanyakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk renovasi ruangan anggota DPD dan toilet. Kritik tersebut disampaikan oleh Wayan dalam rapat dengar pendapat dengan Sekjen MPR dan DPD RI yang diadakan di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Kritik dulu, ini bukan, bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 M untuk ruangan anggota, kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet, ini diserang habis oleh media Pak”, ucap Wayan dalam rapat, Kamis (8/6/2023).
Wayan mengutip laporan media yang menyebutkan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk renovasi ruangan anggota dan Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet, yang telah menjadi sorotan media. Ia menyinggung Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024 yang mencantumkan anggaran belanja operasional barang sebesar Rp 119.031.860.000, dan meminta penjelasan terkait angka tersebut.
“Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp 119 M, bapak bisa menjelaskan kepada kami, agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot (ruang anggota dan toilet), yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp 119 M”, terang Wayan.
Dalam rapat tersebut, Wayan juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Ia mencatat adanya seminar yang diadakan oleh Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud yang bertujuan untuk memperkuat UUD 1945. Wayan berpendapat bahwa ada banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan semacam itu, dan ia meminta penjelasan yang lebih detail mengenai hal tersebut serta dukungan anggaran yang diberikan.
“Yang kedua Pak, saya akan coba fokus pada efektifitas dan efesiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efesiensi penting. Bapak, Pak Sekjen masih ingat nggak pada waktu lalu Ketua DPD melalui media sosial mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan itu juga diseminarkan di beberapa tempat”, imbuh Wayan.
“Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa”, tegasnya.
Wayan menyatakan, niatnya untuk memberikan masukan kepada DPD dan mengharapkan adanya perubahan di masa depan. Ia ingin agar anggaran DPD dapat ditingkatkan, namun dengan alasan yang jelas.
“Hampir 4 tahun kita di sini, hanya sekarang saya memberikan masukan yang agak tajam karena ingin DPD ini lebih berdaya, ingin anggarannya lebih ditingkatkan, nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas”, tandasnya.
Dari informasi yang diperoleh dari Situs Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, terungkap bahwa proyek renovasi ruang kerja anggota DPD diberi nama “Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI” dengan kode RUP 41441097. Anggaran total yang dialokasikan untuk proyek ini adalah sebesar Rp 14,4 miliar.
Selain itu, terdapat juga proyek renovasi toilet di Gedung A dan Gedung B DPD RI yang diberi nama ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp 4,8 miliar.
Semua proyek ini menggunakan dana APBN 2023, dan jadwal pemilihan penyedia dan target pemanfaatan barang/jasa telah ditetapkan.
Kritik yang disampaikan oleh I Wayan Sudirta terhadap anggaran belanja barang DPD RI menyoroti pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Ia menekankan perlunya penjelasan yang lebih detail terkait pengeluaran tersebut serta dukungan anggaran yang disediakan.(Arf)
