Jakarta | detikNews – Said Iqbal mengatakan menggelar aksi di depan kantor DPR RI memberikan dukungannya terhadap Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp349 Triliun temuan PPATK.
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal “Dipanggil Pak Mahfud ke DPR, maka pada saat itu aksi Partai Buruh,” ujarnya dalam konferensi persnya, Selasa (28/3).
Iqbal menegaskan ia dan jajarannya siap mengawal Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengupas dugaan pencucian uang senilai Rp300 T tersebut.
Dirinya mengaku tidak gentar mengusut dugaan pencucian uang tersebut, dan siap mengerahkan ratusan massa aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Iqbal menegaskan,”Mendukung penuh bersama Pak Mahfud MD untuk membongkar dugaan pencucian uang di Kemenkeu.
Selain itu, Ketua Umum Partai Buruh mendesak DPR untuk melakukan audit forensik dan membentuk Panitia Khusus (Pansus), Panja (Panitia Kerja) dan berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membongkar kasus tersebut.
Dirinya menegaskan,” Kami lawan DPR, mosi tidak percaya DPR, dengan memanggil DPR,” pungkasnya.
Mahfud MD sebelumnya menyatakan siap buka-bukaan dengan DPR soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang ia sebutkan.
Mahfud MD mengatakan, transaksi besar itu bukan korupsi, tapi mengarah pada tindak pidana pencucian uang.
Mahfud MD mengatakan,” ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan,” pungkasnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Senin (20/3).
Kemenkeu sementara itu telah memastikan transaksi mencurigakan yang diungkap Mahfud tidak terkait korupsi atau TPPU, melainkan kejahatan keuangan di sektor kepabeanan dan perpajakan.
Menkopolhukam Mahfud MD dijadwalkan hadir pada RDPU antar Komisi II besok hari. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Awalnya rapat Komisi III dengan Mahfud ini dijadwalkan pada Senin (20/3), namun diundur menjadi Jumat (24/3). Kini rapat itu diundur lagi menjadi 29 Maret 2023.
Taufik Basari menjelaskan rapat tersebut direncanakan akan mengundang tiga orang sekaligus. kata Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem tersebut.
Dari Ketiga orang tersebut merupakan Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, meliputi Menteri Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Taufik mengatakan,”Undang 3 orang sekaligus: MMD/Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite, Menkeu (Sri Mulyani) sebagai anggota Komite,” (Sawijan)
