Kopenhagen | detikNews – Denmark telah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keamanan di perbatasannya sebagai respons terhadap aksi pembakaran Al-Qur’an yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Aksi-aksi pembakaran Al-Qur’an oleh sekelompok kecil aktivis sayap kanan telah menyulut kemarahan dan ketegangan di negara tersebut, serta menimbulkan kekhawatiran akan serangan balas dendam, Sabtu (5/8/2023).
Reuters dan AFP melaporkan bahwa otoritas Denmark sangat mengkhawatirkan dampak dari aksi pembakaran tersebut, termasuk potensi balas dendam dan ketegangan yang dapat melibatkan kelompok-kelompok di dalam maupun luar negeri. Selain itu, pembakaran Al-Qur’an juga telah memicu kemarahan umat Muslim di seluruh dunia.
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Denmark telah mengambil keputusan untuk memperketat pengamanan di perbatasannya hingga tanggal 10 Agustus mendatang. Langkah ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah orang-orang yang tidak diinginkan masuk ke negara tersebut, serta untuk mengawasi pergerakan orang-orang yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban.
Menteri Kehakiman Denmark, Peter Hummelgaard, menyatakan bahwa peningkatan upaya polisi di perbatasan diperlukan sebagai langkah keamanan untuk sementara waktu. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembakaran Al-Qur’an telah mempengaruhi situasi keamanan saat ini dan langkah-langkah lebih ketat diperlukan untuk menjaga keamanan negara.
Tidak hanya di perbatasan, pengawasan juga ditingkatkan di bandara Kopenhagen, termasuk terhadap penumpang dari wilayah Schengen yang seharusnya merupakan zona bebas bergerak di Eropa. Pemeriksaan acak akan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang membawa ancaman atau niat buruk yang masuk ke negara.
Peningkatan patroli di wilayah Denmark bagian selatan yang berbatasan dengan Jerman juga menjadi bagian dari langkah-langkah keamanan yang diambil untuk menanggulangi situasi ini.
Sementara itu, pemerintah Denmark dan Swedia tengah mempertimbangkan pemberlakuan undang-undang baru yang dapat menghentikan aksi pembakaran kitab suci keagamaan, termasuk Al-Qur’an, sebagai upaya untuk mencegah tindakan provokatif semacam itu di masa mendatang.
Namun, keputusan semacam ini juga menuai kritik dari beberapa pihak di dalam negeri, yang berpendapat bahwa larangan pembakaran kitab suci bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam menghadapi kritik tersebut, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah menegaskan bahwa langkah untuk mencegah pembakaran kitab suci tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk menjaga perdamaian dan menghormati nilai-nilai keagamaan.
Pemerintah Kopenhagen sedang mencari solusi hukum yang tepat untuk mengatasi aksi provokatif ini tanpa merugikan kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, Frederiksen menegaskan bahwa pembakaran kitab suci agama lain bukanlah suatu tindakan yang diterima secara umum dan dapat menyebabkan dampak negatif pada stabilitas sosial.
Krisis ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan keamanan masyarakat. Semoga pemerintah Denmark dapat menemukan solusi yang bijaksana dan berwibawa untuk menangani situasi ini tanpa merugikan prinsip-prinsip dasar kebebasan dan toleransi. (In)
.){kind=link}