Depok | detikNews – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, politisi senior PKS, H. Bambang Sutopo, menyoroti peran krusial diskusi publik sebagai instrumen yang mendukung pemilih dalam membuat keputusan bijak, dengan tujuan agar pemilih mampu memberikan suara kepada calon kepala daerah yang memiliki kualitas unggul dan kapasitas untuk memberikan yang terbaik bagi wilayah yang akan dipimpinnya.
“Sangat perlu adanya diskusi-diskusi publik menjelang Pemilu ini, terutama diskusi terkait kepemimpinan daerah,” ujarnya, Rabu (04/10/2023).
Menariknya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS MPR RI) baru-baru ini mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Urgensi Pilkada sebagai Sarana Menjaring Kepemimpinan Daerah yang Berkualitas, seberapa Efektifkah?” Acara yang di moderatori oleh H. Bambang Sutopo tersebut diharapkan dapat menjadi panggung bagi narasumber untuk memberikan pandangan dan wawasan mendalam mengenai efektivitas Pilkada sebagai alat untuk mencari dan menyeleksi pemimpin daerah yang unggul.
“Sebagai pilar demokrasi, Pilkada menjadi ajang di mana masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Dalam konteks ini, peran masyarakat dan Partai Politik sangat vital dalam memunculkan dan merekrut calon-calon yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang unggul,” tutur H. Bambang.
H. Bambang menegaskan bahwa pada bulan November 2023, gelombang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyapu seluruh Indonesia. Pilkada ini menjadi fase krusial dalam menyaring dan menentukan kepemimpinan daerah yang berkualitas.
Oleh karena itu, masyarakat dan partai politik perlu berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Reformasi politik menjadi kunci dalam melahirkan pemimpin daerah yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi bagi kepentingan rakyat. Upaya serius dalam meningkatkan kualitas dan integritas calon kepala daerah menjadi mutlak diperlukan.
“Salah satu langkah penting adalah penguatan pendidikan politik yang terencana secara sistematik dan massif bagi masyarakat pemilih. Pendidikan politik bukan hanya tentang bagaimana cara memilih, tetapi juga memahami visi, misi, dan kapasitas calon kepala daerah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih cermat dan kritis dalam menilai calon-calon yang akan mereka pilih,” pungkas H. Bambang Sutopo yang akrab disapa HBS ini.
Sebagai informasi, acara Diskusi Publik Akademik FPKS MPR RI diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata pada tanggal 22 Oktober di hadiri oleh Wakil Ketua FPKS MPR RI, Mustafa Kamal,S.S dengan narasumber Agoes Poernomo,S.IP, Dr. Pardan Prasetyo,M,Si, Dr. Radhiatmoko, M,Si dan Dr. Rachmat Hidayat, MA.
Diskusi Publik akademik tersebut diselenggarakan dengan harapan masyarakat dapat lebih memahami urgensi Pilkada sebagai alat untuk menjaring kepemimpinan daerah yang berkualitas. Dalam acara tersebut H. Bambang Sutopo juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Mustafa Kamal selaku Wakil Ketua FPKS MPR RI yang menyelenggarakan acara diskusi tersebut.
Adapun kesimpulan diskusi itu diantaranya yakni:
1. Diperlukan reformasi politik terkait pemunculan calon kepala daerah yang berkualitas.
2. Kepala daerah yang baik berasal dari partai yang baik, yakni partai yang memiliki governance nya baik
3. Diperlukan penguatan pendidikan politik yang terencana secara sistematik dan massif bagi masyarakat pemilih untuk menghadirkan kepala daerah yang berkualitas. (Edh)
