Jakarta | detikNews – Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan jalan tol yang dibanggakan pemerintah bukan dibangun oleh pemerintah sendiri. Menurut dia, jalan tol tersebut dibangun oleh investor dan swasta. Karena itu, politisi senior dari Partai Golkar itu mendesak pemerintah fokus membangun jalan non tol.
“Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta”, terang JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).
“Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)”, lanjutnya.
Lebih lanjut JK menekankan perlunya keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik jalan tol maupun non tol.
Selain itu, dia meminta agar pembangunan jalan tol mempertimbangkan penyediaan akses jalan yang dapat dinikmati seluruh warga tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
“Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat”, tandasnya.
Namun, JK menegaskan, pernyataannya itu bukan berarti tidak setuju dengan pembangunan jalan tol.
“Saya dibilang enggak setuju jalan tol, enggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa, jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan”, jelas JK.
Sebelumnya, JK menyebut viralnya kondisi jalan rusak di Lampung, sementara pemerintah sesumbar soal pembangunan jalan tol. Hal itu ia ungkapkan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
“Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol”, ungkap JK.
“Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS”, tuturnya.
Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan bebas hambatan oleh pemerintah pada era Jokowi menimbulkan kekhawatiran bahwa hanya orang kaya yang dapat melalui jalan mulus.
“Tapi jalan rakyat, untuk petani, pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat”, imbuh JK.(Arf)
