Jakarta | detikNews – Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hingga tanggal 21 Juli 2023, realisasi pendapatan di seluruh Indonesia tingkat kabupaten/kota baru mencapai 43,21 persen.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada hari Senin, 24 Juli 2023, Suhajar menyatakan kekhawatirannya terhadap rendahnya realisasi pendapatan. Dia menyoroti bahwa pada bulan Mei seharusnya sudah mencapai 50 persen dan pada akhir Juni minimal harus mencapai 58 persen. Oleh karena itu, di bulan Juli, realisasi seharusnya sudah di atas 60 persen.
Suhajar meminta kepala daerah, sekretaris daerah (sekda) yang juga menjabat sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan tim intensifikasi pendapatan daerah untuk memantau realisasi pendapatan dengan lebih cermat. Berdasarkan data dari Kemendagri, masih banyak daerah yang mengalami defisit dalam APBD, dan dia berpendapat bahwa rendahnya realisasi tersebut mungkin disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi.
Penting juga bagi Pemda untuk memperhatikan penerimaan pendapatan dengan baik. Suhajar menekankan agar daerah tidak terbebani dengan program atau proyek yang sudah berjalan, tetapi tidak memiliki dana untuk menyelesaikannya. Dia memberikan peringatan serius terkait masalah ini.
Selain itu, Suhajar juga membahas realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota yang baru mencapai 35,41 persen hingga saat ini. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi belanja bulan Juli harus sudah mencapai 60 persen. Dia mencatat adanya anggaran yang tertunda untuk dibelanjakan dengan nilai sekitar Rp 250 triliun.
Suhajar menganalisis bahwa penundaan dan keterlambatan dalam penyaluran dana belanja dapat memiliki dampak serius, misalnya buruh yang tidak tepat waktu menerima upahnya akan berdampak pada uang jajan anak-anak yang tidak dapat diberikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dia mengimbau agar proses APBD harus berjalan tepat waktu untuk memastikan kelancaran program yang telah direncanakan dan juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial dan insentif lainnya.
Suhajar menegaskan pentingnya APBD sebagai tulang punggung ekonomi dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperhatikan masalah ini. Dia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh beberapa daerah dalam merealisasikan APBD, seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kulon Progo, Bengkulu Tengah, Bener Meriah, Kota Bitung, Sukabumi, Prabumulih, Metro, Bandar Lampung, Salatiga, dan lain-lain.(Rz)
, memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hingga tanggal 21 Juli 2023, realisasi pendapatan di seluruh Indonesia tingkat kabupaten/kota baru mencapai 43,21 persen.){kind=link}