website statistics
23.4 C
Indonesia
Fri, 3 May 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

23.4 C
Indonesia
Friday, 3 May 2024 | 11:41:14 WIB

Pejabat Negara Mencoba Menggagalkan Anies: Klaim Sudirman Said

Jakarta | detikNews – Juru bicara calon presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said, mengungkapkan adanya upaya oleh pejabat negara yang bergantian mengunjungi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sudirman menyatakan bahwa pejabat-pejabat tersebut berusaha agar PKS keluar dari koalisi dan mencegah Anies Baswedan mendapatkan tiket sebagai calon presiden.

“Saya hanya memberikan sedikit petunjuk, bahwa sampai hari ini, berbagai pejabat negara, baik pemimpin partai maupun bukan, secara bergantian mendatangi PKS dengan misi tertentu, baik secara implisit maupun eksplisit. Tujuan mereka adalah agar PKS keluar dari koalisi dan menggagalkan kemajuan Pak Anies. Bentuk iming-imingnya bervariasi, namun penjelasannya belum cukup untuk diungkapkan di sini,” ujar Sudirman di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/6/2023).

Sudirman juga mengklaim bahwa pejabat-pejabat tersebut menawarkan berbagai iming-iming kepada PKS, mulai dari tawaran jabatan hingga sumbangan material. Namun, ia bersyukur karena partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tidak tergoda oleh iming-iming tersebut.

Baca juga:  AHY Memiliki Kemampuan untuk Menjadi Cawapres Menurut JK

“Ini adalah jenis tawaran yang umum terjadi dalam situasi seperti ini, baik berupa tawaran jabatan atau sumbangan material. Kami bersyukur bahwa semua partai dalam koalisi tetap teguh pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, meskipun mereka menghadapi tekanan, godaan, atau undangan,” jelas Sudirman.

Sudirman menyatakan bahwa saat ini Koalisi Perubahan menghadapi banyak godaan dan rayuan, namun semakin banyak tekanan yang muncul, semakin solid pula koalisi tersebut.

“Semakin banyak tekanan dan godaan yang kami hadapi, semakin kuatlah solidaritas dalam Koalisi Perubahan. Kami yakin bahwa di balik tekanan, godaan, dan rayuan tersebut terdapat kekuatan yang lebih besar,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa ia telah menugaskan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menjaga Anies Baswedan agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Mahfud juga menyebut bahwa Denny selalu menuduh pemerintah ingin menjegal Anies.

Baca juga:  Usung Supian Suri Sebagai Cawalkot Depok, Partai Buruh : Kami Ingin Kota Depok Maju Lebih Cepat

“Denny, seperti yang dikatakan, telah ditugaskan oleh saya untuk menjaga Anies agar demokrasi tetap hidup dan agar Anies mendapatkan tiket. Itu benar. Karena Denny selalu menuduh pemerintah ingin menjegal Anies. Dia juga menuduh adanya upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, dan menunda Pemilu,” ucap Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/6).

Mahfud menjelaskan bahwa dirinya dan Denny memiliki tugas bersama untuk menjaga demokrasi. Jika ada upaya dari dalam pemerintah yang mengganggu demokrasi, Mahfud siap melawannya.

“Kita membagi tugas, saya menugaskan Denny untuk menjaga Anies agar demokrasi tetap hidup dan agar tidak lagi menuduh pemerintah. Jika pemerintah mengganggu, lawan dari dalam. Jika ada oknum dalam pemerintah yang mengganggu, sampaikan kepada saya. Saya yang akan menjaga integritas pemilu. Jangan menuduh bahwa pemerintah ingin menggagalkan pemilu,” tegas Mahfud.

Mahfud juga menyatakan bahwa pembagian tugas untuk menjaga pemilu tersebut telah disampaikan kepada Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Kemudian, Mahfud menceritakan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies.

Baca juga:  Bupati Kuningan Minta Maaf Atas Kecelakaan dan Janji Dukung Biaya Pendidikan Anak - Anak Korban, Hingga Sesuai Cita - Cita

“Saat saya berkunjung ke rumah Ketua PKS, Pak Syaikhu, bersama dengan Almuzzammil, dia sedang mencari calon wakil presiden untuk Anies. Salah satu pertanyaannya adalah, ‘Apakah Pak Mahfud bersedia?’ Saya menjawab tidak,” ungkap Mahfud.

Mahfud menolak tawaran dari Syaikhu karena ia tidak ingin merusak demokrasi. Ia tidak ingin koalisi yang mendukung Anies pecah.

“Saya menjelaskan bahwa di dalam koalisi tersebut ada Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sendiri yang memiliki kandidat dari partai masing-masing. Jika saya masuk ke dalamnya, itu akan merusak demokrasi. Jika salah satu pihak keluar karena saya diajak, itu akan merusak. Oleh karena itu, saya meminta agar Ketua PKS menjaga koalisi tersebut. Saya berkata demikian kepada Ketua PKS, agar mereka menjaga koalisi dan tidak mengajak saya. Jangan sampai koalisi pecah. Tugas saya hanya menjaga pemilu dan demokrasi,” jelas Mahfud.(Rz)

Baca detikNews.co.id di Google Newsspot_img
Facebook Comment

Berita Terpopuler

Berita terbaru
Berita Terkait