Depok | detikNews – Menurut Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti, Indonesia akan segera memasuki puncak ‘Bonus Demografi’ pada tahun 2030 mendatang. Dimana pada masa itu jumlah usia produktif akan lebih banyak dibandingkan usia non produktif, dan hal tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah khususnya Kota Depok, untuk dapat mengelolanya secara serius. Sehingga tidak kemudian menjadi bencana Demografi di masa depan. Demikian kiranya dengan tatanan sistem Pemerintah Kota Depok untuk bersiap dan antisipatif dalam menyambut kondisi tersebut.
“Dalam Peraturan Daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang ‘Pembangunan Kepemudaan’ disebutkan, untuk menunjang pembangunan daerah, Pemuda dengan potensi dan peran strategisnya perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan”, ucap Farida, Senin 2/1/2023.
“Dalam Perda juga disebutkan, bahwa Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan perkembangan pada usia 16-30 tahun, dan jika dilihat dari data Depok dalam angka diperkirakan berjumlah 30% dari total penduduk Kota Depok”, sambungnya.
Farida yang juga anggota Bapemperda DPRD Kota Depok menjelaskan, bahwa Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis, guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk bersiap memasuki pasar kerja global, dalam hal ini peningkatan kualitas potensi kepemudaan Kota Depok di masa depan.
“Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global kedepannya”, jelas Farida.
“Keberadaan Perda Pembangunan Kepemudaan di Tahun 2022, menjadi sebuah amanat bagi pemerintah agar semakin serius mengelola usia produktif pemuda, sehingga ‘Bonus Demografi’ dapat dioptimalkan. Karena itu paling tidak, ada langkah-langkah awal yang segera harus diambil oleh Pemerintah Kota Depok”, ungkapnya.
Srikandi PKS Kota Depok ini menyatakan, bahwa dengan akan dimulainya kembali perencanaan pembangunan 2023, Fraksi PKS Kota Depok meminta tiga hal berkaitan dengan pembangunan kepemudaan.
“Pertama, Fraksi PKS Kota Depok meminta agar Bappeda melakukan terobosan, dengan menganalisa kondisi Pemuda Kota Depok berbasis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kita belum punya data spesifik data demografi tentang Pemuda”, terang Farida.
“Kedua, Musrenbang Tahun 2023 harus menempatkan arah, kebijakan, dan program yang pro terhadap Pemuda. Urusan kepemudaan bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemuda, tapi mencakup lintas sektoral. Bahwa Indeks Pembangunan Pemuda meliputi domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi”, imbuhnya.
“Ketiga, secara khusus untuk program berjalan di Tahun 2023 dapat ditajamkan ‘Outcome’ dan Outputnya ke arah penguatan Indeks Pembangunan Pemuda yang meliputi Lima Domain, seperti misalnya : Program Wirausaha baru, Program Pelatihan Kerja, Program Ketahanan Keluarga, dan Program Kepeloporan Pemuda”, paparnya.
Farida yang juga Anggota Komisi A DPRD Kota Depok menegaskan, bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda harus dijadikan basis kebijakan.
“Menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai basis kebijakan, tentunya akan dapat mengakselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok”, paparnya.
“Dengan memberikan pelayanan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi, serta peran strategis Pemuda adalah cara jitu, dalam mengantisipasi munculnya permasalahan sosial di masa datang”, pungkasnya.(Arifin)
