Depok | detiknews – Revisi UU IKN telah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Wakil Ketua Kewenangan IKN Dhony Rahajoe menyatakan, perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Negara Ibu Kota akan dibahas setelah reses DPR.
“Setelah reses akan dibahas. Presiden mendukung revisi UU IKN, tapi isinya harus dibahas, dan prosesnya berjalan”, ucap Dhony usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat pada Rabu (12/4/2023).
Dhony menjelaskan, ada beberapa poin yang akan dibahas dalam revisi UU IKN. Dua hal yang akan dibahas adalah tata kelola dan pembangunan.
“Intinya kekhususan kewenangan IKN sebagai genus baru, jadi ada yang bersifat umum tetapi diatur secara khusus dalam kewenangan ini. Yang bersifat umum itu tentang tata kelola, pemberdayaan masyarakat, pembangunan umum”, terangnya.
Dhony melanjutkan, hal tersebut akan diatur secara khusus untuk menghindari konflik kepentingan. Sehingga nantinya, kata dia, perkembangan IKN bisa diselaraskan.
“Jadi akan diatur secara khusus untuk menghindari konflik kepentingan, seperti halnya pembangunan di tempat lain. Tujuannya seperti itu agar semuanya selaras dalam satu tubuh, sehingga kita bisa membangunnya sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. dalam UU IKN”, terang Dhony.(Arf)
