21.4 C
Indonesia
Sel, 6 Desember 2022
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

21.4 C
Indonesia
Selasa, 6 Desember 2022 | 0:53:50 WIB

Temuan BPK di 26 Pemda Penyaluran BLT Tidak Valid

Surabaya | detikNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti permasalahan data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Hal tersebut disampaikan tidak hanya di pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah.

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah permasalahan diantaranya, pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai. Sehingga menghasilkan data input yang kurang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 disebutkan setidaknya ada 26 Pemda yang penyaluran bansosnya bermasalah. Ini mengakibatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi tidak tepat sasaran.

Terdapat permasalahan terkait aspek penyaluran program perlinsos melalui BLT-DD pada 26 Pemda, tulis BPK dalam laporannya, Selasa (24/5/2022).

Diantara permasalahan yang menonjol di lingkungan bawah (masyarakat) yang menyebabkan penyaluran BLT-DD tidak tepat sasaran karena, diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria dan duplikasi penerima. Selain itu KPM BLT-DD ada yang menerima bantuan sosial secara dobel.

Dengan temuan permasalahan ini BPK memberikan Bupati beberapa rekomendasi agar memerintahkan kembali Kepala Dinas terkait, bersama Kecamatan (Camat) untuk melakukan pembinaan terkait mekanisme perencanaan, dan penganggaran BLT-DD/APBDes, serta memerintahkan Kepala Desa (Lurah) untuk melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, serta publikasi data, dan penganggaran KPM BLT-DD sesuai ketentuan.

Untuk mengurai beberapa kendala tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan menyampaikan ke Pemkab, bahwa BLT dana Desa telah disalurkan, sehingga Pemkab yang harus menyesuaikan sinkronisasinya.

“Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT dana Desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun”, ucap perwakilan BPK.

“Jadi dibalik, gantian. Jangan Desa disuruh menunggu atau mengikuti alur di Pemkab, (tetapi) gantian Pemkab yang mengikuti alur di Desa”, tutupnya.(okik-youtube BPK)

Komentar

-Iklan Pembuatan Website Berita-spot_img

Berita Terpopuler

Sitialimah Aceh Meminta Perlindungan Hukum di Polres Nias

Nias, Gerbang Indonesia - Terjadi pengancaman atas diri Sitialimah Aceh yang dilakukan oleh sekelompok oknum keluarga TBN LS bersama dangan kawan-kawannya pada hari Sabtu...

Saat Perbaiki Mesin, Kernet Truk Ditabrak di Tol Jakarta Tangerang

Reporter: Sawijan Jakarta | detikNews.co.id - Disaat memperbaiki truknya yang mogok kernet truk berinisial HDR meninggal dunia di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Km 04.300 pada Selasa...

Pj Walikota Dukung Komitmen Akreditasi RSUD Kumpulan Pane

Reporter: J. Saragih Tebing Tinggi| detikNews - Pemerintah Kota bersama jajaran UPTD RSUD dr H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi mendeklarasikan komitmen Akreditasi demi upaya mewujutkan...

Riswanto Tukang Becak, Kini Jadi Juragan Buah

Pemalang | detikNews - Adalah Riswanto seorang lelaki berusia 30 tahun, warga Kaligelang, Kecamatan Taman, Pemalang Jawa Tengah. Seorang yang mengalami pasang surutnya kehidupan,...

Penganiaya Ibu Rumah Tangga di Tarutung, berhasil Diringkus Sat Reskrim Polres Taput

Tapanuli Utara, Gerbang Indonesia - Setelah lima hari melarikan diri, tersangka penganiaya seorang ibu rumah tangga atas nama korban Stevy Simanjuntak ( 30 )...

Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Desa Bontonyeleng

Reporter: Wahyudi Bulukumba | Gerbang Indonesia - Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa titik di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Tak terkecuali di Desa...
-Iklan Pembuatan Website Berita-spot_img
Berita terbaru
Berita Terkait