Reporter: Sawijan
Jakarta | detikNews – Achmad Yani Ketua F-PKS menyerukan tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat Rapat Paripurna DPRD DKI mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2021.
Yani mengatakan, berdasarkan aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.Namun pada saat Interupsi PKS belum selesai, terjadi keributan dalam rapat paripurna tersebut.
Gembong Warsino Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, meminta izin kepada pimpinan rapat paripurna untuk menginterupsi pernyataan Yani tersebut.
Anggota Fraksi PDIP lainnya, seperti Wa Ode Herlina dan Pandapotan Sinaga juga ikut meminta Fraksi PKS menghentikan interupsinya mengenai penolakan kenaikan harga BBM.
Namun Ketua F-PKS Achmad Yani tetap melanjutkan pernyataannya. Dia meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan pernyataan PKS tersebut.
Yani menuturkan, yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Melihat Yani masih meneruskan interupsinya, Gembong tampak geram. Ketua Fraksi PDIP itu pun sempat meninggikan nada ucapannya.
Gembong mengatakan,Tolong tegas, pimpinan [DPRD]. Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik.
Gembong menegaskan bahwa agenda rapat paripurna ini fokus untuk membahas hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021. Sehingga, Gembong meminta pimpinan rapat membatasi interupsi agar pembahasan tidak melebar ke isu lainnya,” tuturnya.
Gembong mengatakan,saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik. Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD, itu saja.
Misan Samsuri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, selaku pimpinan rapat paripurna akhirnya buka suara.
Misan mengingatkan kepada para anggota dewan untuk tidak menyuarakan masalah lain di luar P2APBD 2021. “Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana,” tuturnya.
 saat Rapat Paripurna DPRD DKI mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2021.){kind=link}