Jakarta | detikNews – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, dan rombongan delegasi lainnya baru-baru ini melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana diterima oleh Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.
Putu mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan PM dan Parlemen Papua Nugini, mereka membahas berbagai isu selama hampir satu jam. Delegasi Parlemen Indonesia juga diundang untuk menghadiri Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini yang mengesahkan tujuh Undang-undang.
Putu menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Papua Nugini, yang biasanya hanya mengesahkan dua Undang-undang dalam sidang tersebut. Papua Nugini ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa mereka adalah negara yang sangat menghargai demokrasi. Putu merasa bangga atas salam hormat dan apresiasi yang diberikan oleh Parlemen Indonesia terhadap sidang tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Simon Namis, terkesan dengan hubungan diplomatik yang akrab antara delegasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Papua Nugini. Simon mengungkapkan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dengan negara lain, kecuali Indonesia. Putu menjelaskan bahwa Papua Nugini adalah tetangga terpenting bagi Indonesia, dan hubungan tersebut selalu menghasilkan keakraban yang luar biasa.
Putu berencana memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antara kedua negara. Dia menyatakan bahwa selama ini Indonesia belum melakukan pendekatan yang cukup intensif terhadap negara tetangga seperti Papua Nugini.
Sebagai kakak bagi Papua Nugini, Indonesia ingin membantu dalam pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Putu mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki perguruan tinggi dan program vokasi yang berkualitas, dan oleh karena itu, Indonesia harus membantu Papua Nugini dalam hal ini.
Putu juga menyoroti pentingnya kerja sama bilateral dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Dia menekankan bahwa sebagai tetangga dalam G20 dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia memiliki kewajiban konkret untuk membantu Papua Nugini agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi dan pariwisatanya.
Ketua Asosiasi Museum ini menyatakan bahwa Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung dalam konteks multilateral parlemen. Dia juga mengusulkan agar kedua parlemen saling mengunjungi satu sama lain untuk memperkuat hubungan. Putu menekankan pentingnya diplomasi lembut melalui budaya dalam membangun hubungan kekeluargaan. Menurutnya, tidak ada negara yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi hubungan kekeluargaan dan komitmen ini ada dalam hubungan Indonesia dengan Papua Nugini.
Dengan demikian, Putu menegaskan bahwa BKSAP DPR RI telah melakukan upaya maksimal untuk menjaga hubungan diplomatik yang telah terjalin lama dengan Papua Nugini. Sekarang, tugas pemerintah adalah untuk melanjutkan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut.
Putu berharap bahwa pemerintah akan menunjukkan komitmen tersebut kepada negara-negara di kawasan Pasifik, terutama Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan tersebut dan berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia. Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan dan mendorong BUMN untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Papua Nugini melalui sektor perdagangan, investasi, dan ritel.(Rz)
 DPR RI, Putu Supadma Rudana, dan rombongan delegasi lainnya baru-baru ini melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana diterima oleh Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.){kind=link}