Bogor | detikNews – Dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas yang didirikan WNA di Auditorium Perpustakaan Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Senin (20/3/2023).
Koordinator Subdit Ormas Asing Kemendagri RI, Abdul Gafur mengatakan, kehadiran pihak atau ormas asing tidak bisa dihindarkan karena memang telah dijamin dalam undang-undang RI, dan sudah ada dasar perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara ormas tersebut. Namun, ada hal yang memang harus diantisipasi terkait ideologi-ideologi yang bisa masuk di dalam proses pelaksanaan program ormas asing yang ada di wilayah.
“Di catatan kami ada 46 ormas asing. ketika ormas asing ingin mengimplementasikan programnya di daerah maka harus bermitra dengan ormas lokal atau mitra lokal. Nah kalau sudah masuk ke ormas lokal jadi lebih susah karena masuk ke jaringan yang ada di seluruh daerah,” ujar Abdul Gafur.
Sementara itu, Asdep Koordinasi Demokrasi dan Ormas Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Kristono mengatakan, bahwa ada beberapa larangan yang harus dipatuhi ormas asing, diantaranya yakni, dilarang menyebarkan paham komunis atau yang bertentangan dengan paham Pancasila, dilarang melakukan agenda terselubung negara asing yang mengancam kesatuan bangsa, mendukung atau membiayai gerakan separatis, menggalang dana ilegal, mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain dan melakukan tindakan intelijen yang membahayakan negara.
“Dinamika politik kian memanas, jadi sedikit gesekan di masyarakat akan berimbas besar pada pemilu 2024. Pengawasan pada ormas asing bisa dilakukan dengan mengatur aktivitas ormas asing yang berkaitan dengan kepemiluan untuk mencegah intervensi politik,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Kota Bogor seperti kota lain di Indonesia yang mempunyai modal sosial yang besar sehingga konflik vertikal dan horizontal bisa dihindarkan.
“DNA Kota Bogor juga DNA yang cinta kebersamaan dalam keberagaman, tetapi waktu terus berjalan dan ada dinamika sosial. Tantangannya sama, modal sosialnya kuat tetapi ada dinamika yang berbeda, perubahan sosial ditambah ada efek global jadi harus ‘total football’,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, hal yang paling penting yakni bisa mengidentifikasi akar persoalan itu apa. Karena walaupun setiap kota berbeda tapi ada hal yang universal. “Potensi konflik itu biasanya tiga, satu karena kebutuhan, kedua kepentingan dan ketiga karena keyakinan. Semakin atas levelnya akan semakin rumit,” ungkapnya. (DN)
 RI bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas yang didirikan WNA di Auditorium Perpustakaan Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Senin (20/3/2023).){kind=link}