Jakarta | detikNews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim telah menghapus data anggota TNI-Polri yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan pada Selasa (18/4/2023).
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengakui bahwa pembersihan data tersebut dilakukan bukan berdasarkan temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
“Sudah dihapus. Bukan karena temuan mereka (Bawaslu), tetapi karena temuan dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh teman-teman KPU”, ucap Betty kepada wartawan pada Rabu (19/4/2023).
Sebelumnya, Bawaslu memang telah melaporkan bahwa mereka menemukan 11.457 anggota TNI dan 9.198 anggota Polri yang terdaftar sebagai pemilih di beberapa provinsi.
Betty mengklaim bahwa KPU tidak menggunakan data dari Bawaslu sebagai dasar karena data tersebut kurang lengkap.
“Data dari teman-teman Bawaslu tidak mencantumkan nama dan alamat”, ujar tambahnya.
Betty juga menambahkan bahwa KPU masih terus menerima data berkala dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
KPU juga telah berkomunikasi dengan TNI dan Polri terkait data anggota mereka.
“Kami juga akan menunggu pembaruan data dari TNI dan Polri untuk mereka yang akan menjadi pemilih aktif karena pensiun pada 14 Februari 2024”, terang mantan Ketua KPU DKI Jakarta tersebut.
Dalam rapat pleno kemarin, KPU telah menetapkan semua DPS di 38 provinsi di Indonesia, termasuk jumlah pemilih luar negeri.
Total DPS di semua provinsi, termasuk pemilih luar negeri, mencapai 205.853.518 pemilih untuk Pemilu 2024.
Jumlah pemilih laki-laki dalam DPS mencapai 102.847.040 pemilih, sementara pemilih perempuan mencapai 103.006.478 pemilih.(Arf)
 RI mengklaim telah menghapus data anggota TNI-Polri yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan pada Selasa (18/4/2023).){kind=link}