Depok | detikNews – Kebijakan Dewan Pers yang mewajibkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kepada para pelaku Pers, guna meningkatkan kualitas produk karya tulis Pers nya justru menuai kontroversi dikalangan Wartawan atau Jurnalistik, serta para praktisi Pers khususnya di Kota Depok.
Pasalnya, Insan Pers yang telah dinyatakan lulus, dan memiliki sertifikat UKW, ternyata masih banyak ditemui, kualitas produk jurnalistiknya tergolong masih rendah, dan hal itu dibenarkan oleh Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Kamsul Hasan.
“Masih banyak Wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk Jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak Wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk Jurnalistik mereka benar-benar berkualitas”, tandas Kamsul dikutip dari Transnews, Sabtu, 20/01/2023.
Hal senada dikatakan salah seorang Wartawan senior yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pers Bersama (P2B), AM. Arieful Zaenal Abidin.Sip.SE, yang menyebut, bahwa bukan suatu rahasia umum lagi, bahwa ada Insan Pers yang kualitas produk/karya tulisnya itu masih rendah, namun telah mengantongi sertifikat UKW.
Padahal, sambungnya, didalam pelaksanaan UKW tersebut, ada beberapa materi ujian yang harus dilalui oleh peserta diantaranya, Kode Etik Jurnalistik, Penentuan Angle, Perencanaan Liputan, Penempatan Tanda Baca dan Huruf Kapital, serta membedakan antara Fakta, dan Opini, hingga memelihara jejaring serta lobi.
“UKW terdiri atas tiga jenjang yakni : jenjang Muda, Madya dan Utama. Didalam pelaksanaan UKW tersebut ada materi-materi ujian yang wajib dikerjakan oleh para peserta, hingga akhirnya menjadi penilaian bagi Tim Penguji. Jika dinyatakan lulus berarti, si peserta ini memiliki kompeten, dan tentunya dalam penulisan berita sudah mempunyai kualitas hingga akhirnya mendapatkan sertifikat UKW”, tutur Zaenal Abidin.
Namun, sambungnya, jika ada Insan Pers yang telah memiliki sertifikat UKW akan tetapi, kualitas hasil karyanya rendah, itu patut di pertanyakan, bagaimana bisa mendapatkan sertifikat tersebut?.
“Jika sudah lulus UKW harusnya sudah berkualitas dong dalam karya tulis yang di hasilkan, karena mengikuti UKW itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi, jika ternyata ada Insan Pers yang sudah memiliki sertifikat UKW, namun hasil karya nya masih amburadul atau hanya menulis Copas (Copy Paste) rilisan saja, itu patut dipertanyakan sertifikat UKW nya, apakah ada lobi-lobi khusus dengan oknum penyelenggara atau sistem tembak?”, ujarnya.
Lebih cermat dijelaskannya, UKW memang tidak di atur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan wartawan tidak wajib mengikuti serta lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), namun mengikuti UKW merupakan salah satu bentuk legalitas diri para Insan Pers.
“Menurut saya, UKW itu sebetulnya penting untuk legalitas kepercayaan diri kita, bahwa sudah melalui pelatihan dan lulus dalam penulisan, untuk itu perlu adanya sikap tegas dari pihak penyelenggara, jika memang ada pelaku Pers yang mengikuti UKW namun hasilnya tidak baik, ya harus tegas, dan fair pula menyatakan bahwa dia tidak lulus UKW. Agar program Dewan Pers tersebut tidak di anggap remeh”, tandasnya.
Zaenal berharap, untuk kedepannya, Dewan Pers lebih merangkul lagi para organisasi-organisasi Wartawan dan Insan Pers, khususnya yang berada diwilayah Kota Depok.
“Dewan Pers ada karena adanya para Insan Pers, saya berharap Dewan Pers makin merangkul lagi para Insan Pers sesuai dengan fungsinya, salah satunya yakni ‘Melindungi Kemerdekaan Pers”, pungkasnya. (Emy)
