Jakarta | detikNews – Kondisi Waduk Brigif di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi sorotan anggota dewan. Menurut Syarif, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra, kondisi waduk tersebut tidak terawat dan hal ini mencerminkan bahwa banyak waduk embung yang lainnya juga tidak terawat. Syarif meminta agar Dinas Sumber Daya Air (SDA) di tingkat provinsi maupun tingkat sudinnya untuk merespons kondisi tersebut dengan kerja nyata.
Namun, Syarif menyayangkan lempar tanggung jawab antara Dinas SDA dengan Suku Dinas SDA yang sering terjadi dalam menangani kondisi waduk yang tidak terawat. Menurutnya, warga hanya membutuhkan kerja nyata dari kedua belah pihak, bukan saling lempar tanggung jawab.
“Bahkan saya bisa mengatakan bukan waduk Brigif saja karena waduk Brigif itu menjadi program unggulan kemudian menjadi sorotan, tapi banyak waduk embung yang tidak terawat, karena itu SDA di tingkat provinsi maupun tingkat sudinnya ya (harusnya) merespons, tidak saling lempar tanggung jawab”, ucap Syarif kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).
Syarif juga menyinggung perjanjian kerja sama dengan kontraktor yang menangani perawatan waduk Brigif. Ia meminta perjanjian kerja sama tersebut dicek kembali untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab kontraktor dalam merawat waduk.
“Biasanya dinas bilang begini’ itu kalau waduk itu dibagi-bagi ukuran sekian menjadi pekerjaan dinas, ukuran sekian menjadi tanggung jawab sudin. Menurut saya masyarakat nggak penting itu, di depannya ditanyakan Dinas Sumber Daya Air mau itu Provinsi maupun Kota ya kedua belah pihak itu nggak boleh lempar tanggung jawablah, nggak ada urusan tingkat Provinsi tingkat kota, itu yang penting”, terangnya.
Kondisi Waduk Brigif yang tidak terawat ini harus segera mendapat perhatian serius dari Dinas SDA dan Suku Dinas SDA. Kedua belah pihak harus bekerja sama dan bertanggung jawab secara proporsional dalam merawat dan menjaga keberlangsungan hidup waduk tersebut. Hal ini sangat penting agar warga sekitar bisa terlindungi dari bencana banjir dan juga menjaga lingkungan agar tetap asri dan hijau.
“Itu kan swakelola atau bagaimana lah ya, tapi intinya kalau misalnya kontraktor itu kan ada surat tugas dari sudin atau dari dinas, cek lagi itu menjadi tugasnya siapa. Kalau berputar di situ akhirnya tidak pernah selesai ya, saling mencari siapa. Padahal yang tahu kita dinasnya, dinas maupun suku dinas sama saja menurut saya, saling nunggu”, ujar Syarif.
“Saya mendengar di rapat itu, menurut saya penjelasannya nggak tuntas, penjelasannya itu nggak substansial, meliuk-meliuk. Mana tunjung tanggung jawab mana, nggak ada urusan sudin nggak ada urusan dinas, pokoknya itu pekerjaan Dinas Sumber Daya Air. Mau itu wilayahnya kecil, besar pokoknya itu menjadi SDA,” jelasnya. (NW)
