Depok | detikNews – Maraknya kasus peretasan nomor handphone yang menimpa para pejabat di Kota Depok telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara negara. Salah satu korban dari kejahatan tersebut adalah H.Imam Musanto.S.Pd.MM, anggota DPRD Kota Depok Komisi D Fraksi PKS, yang mengalami kejadian tersebut pada hari Minggu, 26/6/2023.
H.Imam Musanto.S.Pd.MM mengungkapkan bahwa ada seseorang yang diduga menggunakan namanya dan foto dirinya untuk melakukan tindakan penipuan melalui penggunaan nomor handphone dengan foto profil dirinya yang diduga telah diretas.
Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di antara para pejabat dan instansi pemerintah di Kota Depok. Keberadaan oknum yang menggunakan identitas H.Imam Musanto.S.Pd.MM, dan diduga telah melakukan tindakan penipuan melalui nomor handphone yang diretas menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keamanan dan integritas informasi di era digital saat ini.
“Dengan ini saya sampaikan kepada masyarakat luas dan Kota Depok khususnya, agar jangan direspon ketika ada telpon, chat Whatsapp, Instagram, atau media sosial apapun yang mengatasnamakan saya terkait permintaan atau permohonan bantuan apapun. Karena per hari ini, ada oknum yang tidak bertanggungjawab telah merusak nama baik saya”, terang H.Imam Musanto, Minggu 26/6/2023.
“Saya mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan segala tindakan yang mencurigakan atau peretasan yang mereka alami kepada pihak berwenang. Melalui pelaporan tersebut, tindakan penegakan hukum dapat diambil, dan langkah-langkah pencegahan lebih lanjut dapat diimplementasikan”, ucapnya.
Ketua Perbakin Kota Depok ini menyebut, bahwa untuk menghadapi tantangan potensi kejahatan digital, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan dan privasi digital. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait seperti kepolisian, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan telekomunikasi juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan menindak para pelaku peretasan dengan lebih cepat dan efisien.
“Tidak kalah penting, pembaruan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi juga perlu dipertimbangkan. Undang-Undang yang mengatur perlindungan data dan privasi harus diperkuat dan diterapkan secara tegas untuk mencegah tindakan peretasan semacam ini”, tandasnya.
“Dalam situasi yang semakin kompleks ini, kesadaran akan ancaman peretasan dan upaya perlindungan data harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, para pejabat dan instansi pemerintah dapat menjaga keamanan informasi yang mereka miliki, dan melindungi diri mereka dari tindakan penipuan yang merugikan semua pihak”, imbuhnya.
Kabid Pembinaan Umat di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok ini juga mendorong masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keamanan siber. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencegah serangan peretasan.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan perlindungan data. Dengan langkah-langkah preventif dan kolaborasi antara individu, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari serangan peretasan yang merugikan”, jelasnya.
“Dengan harapan-harapan ini, saya berharap bahwa kasus peretasan nomor handphone yang menimpa diri saya, dapat menjadi momentum untuk perubahan positif dalam upaya melawan kejahatan siber, serta meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi penting bagi semua pihak yang terlibat”, ungkapnya.(Arifin)
