Jakarta | detikNews – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), Yasonna Laoly, berpartisipasi dalam sebuah acara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menggalang dukungan global guna menetapkan Hari Martabat Manusia melalui sebuah resolusi yang akan diajukan kepada Majelis Umum PBB.
Resolusi yang diajukan oleh PBB ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Dengan tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia”, acara ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, termasuk para ahli hukum internasional dan aktivis hak asasi manusia dari seluruh dunia.
Dalam pidatonya sebagai pembicara utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dipahami dari berbagai konteks budaya yang berbeda, namun tetap mengakui bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan menghormati, tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial.
“Meskipun ada beragam pandangan tentang martabat manusia, hal itu tidak mengubah fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan dengan hormat, tanpa pandang bulu,” kata Yasonna dalam pernyataan tertulis pada Kamis (27/7/2023).
Yasonna juga menyoroti keterkaitan antara martabat manusia dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil. Ia menjelaskan bahwa konsep martabat manusia sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia.
“Hak asasi manusia menciptakan kerangka kerja yang menghormati martabat setiap individu,” jelas Yasonna.
Dalam acara konferensi tersebut, Yasonna juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas perlindungan hak asasi manusia di negaranya, khususnya bagi kelompok-kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang miskin, dan penyandang disabilitas.
Salah satu program unggulan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, sebagai upaya untuk memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Yasonna menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Hal ini tercermin dalam dasar dan falsafah resmi negara, Pancasila, serta dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebagai tindak lanjut dari konferensi di Universitas Oxford, Indonesia berencana menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”. Konferensi ini akan diselenggarakan pada tanggal 13-14 November 2023 di Jakarta dan akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust.
Acara ini juga akan menjadi momentum untuk memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan mengusung tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif”.(Rz)
, Yasonna Laoly, berpartisipasi dalam sebuah acara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menggalang dukungan global guna menetapkan Hari Martabat Manusia melalui sebuah resolusi yang akan diajukan kepada Majelis Umum PBB.){kind=link}