Jakarta | detikNews – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah merilis surat edaran terbaru yang menggarisbawahi pentingnya tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di instansi pusat dan daerah. Surat edaran bernomor B/1527/M.SM.01.00/2023 ini menjelaskan bahwa tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dan dengan demikian, Kementerian PANRB meminta agar langkah-langkah tertentu dijalankan, Kamis (27/07/2023).
Dalam konteks ini, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran yang tepat untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam basis data BKN. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas masukan dan aspirasi dari berbagai pihak tentang pentingnya peran tenaga non-ASN dalam pemerintahan.
Perlu ditegaskan bahwa alokasi anggaran ini tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini diterima oleh tenaga non-ASN. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan untuk mencari solusi terbaik dalam penataan tenaga non-ASN, tanpa menyebabkan PHK massal atau pengurangan pendapatan mereka.
Diketahui bahwa jumlah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia mencapai 2,3 juta orang, dengan mayoritas berada di pemerintah daerah. Angka ini melebihi proyeksi sebelumnya yang hanya sekitar 400.000 pada akhir tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama pemangku kepentingan lainnya sedang merumuskan skema untuk mengatasi situasi ini, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
Sebagai bagian dari solusi, pemerintah tetap melanjutkan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada. Pemerintah telah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN pada tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk secara bertahap mengalihkan tenaga non-ASN menjadi ASN sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
Penataan tenaga non-ASN juga diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan yang ketat terhadap rekrutmen baru untuk mengisi jabatan ASN yang kosong. Pengisian formasi ASN harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan formasi di lingkungan instansi pemerintah.
Pemerintah menyadari pentingnya menemukan jalan tengah untuk mengatasi situasi ini tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja dan pendapatan mereka. Dengan langkah-langkah yang ditegaskan dalam surat edaran tersebut, diharapkan tenaga non-ASN dapat tetap bekerja dan kontribusi mereka dalam mendukung pemerintahan tetap dihargai. (Rz)
 telah merilis surat edaran terbaru yang menggarisbawahi pentingnya tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di instansi pusat dan daerah. Surat edaran bernomor B/1527/M.SM.01.00/2023 ini menjelaskan bahwa tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dan dengan demikian, Kementerian PANRB meminta agar langkah-langkah tertentu dijalankan, Kamis (27/07/2023).){kind=link}