Jakarta | detikNews – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti isu beberapa Menteri kabinet di pemerintahan Indonesia Maju yang telah mendaftarkan diri sebagai Caleg Pemilu Legislatif 2024. ICW mendesak para menteri tersebut mundur dari jabatannya.
“ICW mendorong para menteri yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri”, ucap ICW dalam keterangannya, Jumat (12/5/2023).
ICW menilai, akan ada potensi konflik kepentingan jika para menteri tersebut diizinkan mencalonkan diri sambil tetap memegang jabatan menteri. Selain itu, kinerja mereka sebagai menteri juga dinilai kurang optimal.
“Sebab, terdapat potensi konflik kepentingan di sana. Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu kinerja sebagai menteri juga diyakini tidak akan maksimal, apalagi jelang masa kampanye nanti”, terangnya.
“Konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri juga akan terganggu. Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri maka ICW mendesak Presiden mengambil sikap, misalnya memberhentikan mereka sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju”, tegasnya.
ICW juga mengimbau anggota kabinet lainnya yang mempertimbangkan mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada 2024 untuk mundur dari jabatannya, karena berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye.
“Tidak hanya calon legislatif, ICW turut mendesak anggota kabinet lain yang akan maju, baik sebagai calon Presiden maupun calon Wakil Presiden tahun 2024, juga segera menanggalkan jabatannya. Potensi persoalannya pun serupa, mereka disinyalir dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung”, ungkapnya.
Diketahui, beberapa menteri dalam kabinet Indonesia Maju telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 2024, antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.(Arf)
