Jakarta | detikNews – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengajukan pertanyaan mengenai informasi dugaan aliran dana proyek BTS ke beberapa partai politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud Md, membantah pernah menyebutkan beberapa nama partai politik yang diduga menerima aliran dana yang terkait dengan Jhonny G Plate.
“Dapatkah informasi itu benar, Pak Mahfud. Sebaiknya, jika informasinya belum jelas, jangan diungkapkan kepada publik. Namun, jika memang benar, hal ini harus diselidiki secara menyeluruh,” ujar Benny dalam unggahan di akun Twitter-nya, pada Rabu (25/5/2023).
Benny juga mempertanyakan mengapa informasi mengenai aliran dana dalam kasus proyek BTS disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya hanya ingin bertanya, mengapa melaporkannya kepada presiden? Mengapa tidak melaporkan informasi ini langsung kepada KPK atau Kejaksaan Agung?” ucapnya.
Mahfud kemudian memberikan tanggapan terhadap cuitan Benny. Mahfud menyatakan bahwa ia tidak pernah menyebutkan nama-nama partai politik tersebut, dan ia menganggap pertanyaan yang diajukan oleh wartawan mengenai dugaan aliran dana tersebut sebagai gosip politik.
“Informasi tersebut tidak akurat, Pak Benny. Saya tidak pernah menyebutkan nama-nama partai politik. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebutkan beberapa nama partai politik yang diduga menerima aliran dana. Saya menjawab bahwa saya mendengar informasi tersebut, namun bagi saya itu hanyalah gosip politik,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Jokowi. Ia juga menyertakan video saat ia diwawancarai oleh wartawan.
“Saya sudah melaporkannya kepada Presiden. Berikut ini adalah video pernyataan saya yang sebenarnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku telah mendengar informasi mengenai dugaan aliran dana proyek BTS yang mengalir ke partai politik. Namun, Mahfud menganggap hal tersebut sebagai gosip politik.
“Ya, saya juga mendapatkan berita tersebut dengan menyebutkan nama-namanya. Namun, saya menganggapnya sebagai gosip politik,” ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/5).
Mahfud menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ia memberikan izin kepada Kejaksaan dan KPK untuk tetap menyelidiki kasus proyek BTS tersebut.
“Kita akan bekerja sesuai hukum. Saya juga sudah melaporkannya kepada presiden, ‘Pak, saya tidak akan ikut terlibat dalam masalah ini. Pembuktian hal ini akan rumit dan mungkin menimbulkan kompleksitas politik’. Oleh karena itu, saya memberikan izin kepada Kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki hal ini, asalkan hal itu berada di luar batasan yang sudah jelas untuk diselidiki,” ujarnya.
Mahfud menegaskan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusan politik terkait dugaan aliran dana proyek BTS yang mengalir ke partai politik. Menurutnya, penyelidikan tersebut merupakan ranah hukum.
“Namun, menurut pandangan saya, itu hanyalah gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, baik dalam kapasitas manajerial maupun lembaga, karena masalah ini sudah masuk ke ranah hukum. Saya mendapatkan informasi tersebut dan saya telah melaporkannya kepada presiden. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan politik ini, karena ini merupakan masalah hukum yang nantinya akan ditentukan oleh hukum itu sendiri,” ungkapnya.(Rz)
