Jakarta | detikNews – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo, mengimbau Pemprov DKI tetap waspada dalam menghadapi membludaknya pemudik pasca libur Idul Fitri. Namun, Dwi Rio juga menegaskan perlunya pemerintah tidak terlalu paranoid.
“Sebaiknya Sekjen tidak menganggap remeh pemudik yang diproyeksikan tiba di Jakarta setelah Idul Fitri. Waspada dan antisipatif boleh saja, tapi jangan terlalu paranoid,” ujar Dwi Rio saat dihubungi, Kamis (13/10). 4/2023).
Dwi Rio mencontohkan, isu pemudik yang masuk ke Jakarta bukanlah hal baru. Ia kemudian mempertanyakan langkah kesiapsiagaan yang telah dilakukan terkait isu pemudik yang masuk ke Jakarta.
“Masalah pemudik yang datang sebenarnya merupakan hal yang selalu menjadi perhatian dan masalah berulang. Pertanyaannya, sejauh mana langkah preventif ke arah itu? Bagaimana pembinaan dan komunikasi dengan warga Jakarta yang berencana untuk pergi mudik?Sudahkah kita tekankan kesadaran partisipatif warga Jakarta untuk mencegah pemudik yang diajak warga Jakarta usai mudik?Kerjasama seperti apa yang diperlukan dengan daerah lain agar upaya pencegahan pemudik masuk ke Jakarta bisa dilakukan secara kolektif? ” kata Dwi Rio.
Dwi Rio menegaskan, jika nantinya perlu dilakukan operasi yustisi, sebaiknya dilakukan secara manusiawi dan persuasif. Selain itu, menurut Dwi Rio, kondisi sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat juga harus diperhatikan.
“Upaya apapun yang dilakukan ke arah itu, terutama upaya kuratif berupa operasi yustisi, harus diupayakan dengan cara yang paling manusiawi dan persuasif. Situasi sosial ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat harus menjadi pertimbangan tersendiri dalam menyikapi masalah ini dengan bijak dan bijaksana. Sekali lagi, mengatur dan menjaga ketertiban boleh saja, tetapi harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan holistik,” ujarnya.
Sebelumnya, warga DKI yang mudik diimbau untuk tidak membawa keluarganya ke ibu kota sepulangnya. Sekjen DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, jumlah penduduk DKI sudah signifikan sehingga sulit diatur jika terus bertambah.
“Kalau ditertibkan, berapa jumlah penduduk Jakarta sekarang? 11,7 juta. Harus berapa? 5-6 juta kan? Lebih dari itu juga susah diatur,” kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu. (12/4/2023).
Namun, Joko mengizinkan pemudik datang ke Jakarta. Namun, menurut Joko, mereka harus memiliki data kependudukan dan kependudukan.
“Harus ada data kependudukan. Lalu, wajib lapor ke RT kalau datang. Tapi, kalau mau datang ke Jakarta boleh datang. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, harus ada jaminan tempat untuk tinggal,” katanya.
Joko menilai, jika pemudik yang datang sudah tertib data administrasi kependudukan, tidak perlu ada operasi yustisi. Namun, jika diperlukan operasi yustisi, kata Joko akan dilakukan.
“Saya kira dengan mereka melapor ke RT dan RW, tidak perlu ada operasi yustisi. Tapi, kita lihat perkembangannya, dan kalau perlu operasi akan kita lakukan,” imbuhnya.(Rz)
